Kalau Jokowi Pinang Risma & Susi Pudjiastuti, Demi Bangsa dan Negara: Pasti Diterima!

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini; dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; dianggap cocok masuk jajaran menteri jika reshuffle kabinet dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai Risma tepat menggantikan Juliari Batubara sebagai menteri sosial (mensos).

"Kebetulan dia kader PDIP kan. Tapi saya melihat sosok, bukan melihat dari latarbelakang partai," ujar Emrus Sihombing, Minggu (20/12/2020). Baca Juga: Jika Risma Benar Jadi Mensos, Langkah Putri Bu Megawati Jadi RI 1 Bisa Tersendat

Emrus memberikan contoh Risma berhasil menutup lokalisasi prostitusi Gang Dolly dengan cukup mulus.

"Dia menangani itu tidak sekadar bahwa itu ditiadakan, tetapi dia menangani orang-orang yang kerja di situ semua. Jadi, mereka punya kesadaran tinggi, artinya Bu Risma orang yang peduli dengan persoalan sosial," ungkapnya. 

Kemudian, kata dia, Risma adalah orang yang sangat sederhana, dan tidak menjaga jarak dengan rakyat. Sebagai wali kota Surabaya, Emrus melihat Risma total melayani rakyat.

"Dia merubah budaya kerja PNS di Surabaya yang tadinya raja-raja kecil menjadi budaya yang melayani," ujarnya.

Maka itu, dia menilai Risma mampu mengatasi persoalan bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) sekaligus membangun karakter PNS di Kemensos. Selain Risma, Emrus menilai Susi Pudjiastuti cocok mengemban tugas kembali sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.

"Saya kira Bu Susi Pudjiastuti berkenan itu karena untuk bangsa dan negara, dia berani tegas dan punya program menangkap kapal pencuri ikan itu," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner ini.

Emrus menilai Susi Pudjiastuti tidak mengejar kekuasaan. Sebab, Susi dianggap telah selesai dengan dirinya. "Tetapi demi bangsa dan negara, ketika negara memanggil melalui Bapak Presiden, saya kira Susi Pudjiastuti sebagai negarawati dia pasti menerima itu demi bangsa dan negara," pungkasnya.

Isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah dua menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tersangkut kasus korupsi dan mendekam di sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejadian ini menguatkan argumen mendesaknya perombakan kabinet selain alasan kinerja sejumlah menteri yang memble.