Merinding! Myanmar di Bawah Tangan Militer, Biden dan Australia Ambil Sikap...

Warta Ekonomi, Naypyitaw -

Sebuah kudeta militer sedang berlangsung di Myanmar pada Senin (1/2/2021) pagi. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi ditahan dalam tahanan rumah, kata sebuah laporan, ketika semua komunikasi ke ibu kota terputus.

AS, Australia, dan lainnya prihatin dengan laporan tersebut dan mendesak militer Myanmar untuk menghormati supremasi hukum.

Baca Juga: Gawat! Militer Klaim Ambil Kendali Pemerintahan Myanmar, Telepon dan Internet Putus

"Amerika Serikat khawatir dengan laporan bahwa militer Burma (Myanmar) telah mengambil langkah-langkah untuk merusak transisi demokrasi negara itu, termasuk penangkapan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya di Burma," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan dari Washington, dilansir dari AP News, Senin (1/2/2021).

Dia mengatakan Presiden Joe Biden telah diberitahu tentang perkembangan yang dilaporkan.

"Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata pernyataan itu. 

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyerukan pembebasan Suu Kyi dan lainnya yang dilaporkan ditahan.

“Kami sangat mendukung berkumpulnya kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum November 2020,” katanya.

Untuk diketahui, anggota parlemen Myanmar akan berkumpul pada Senin (1/2/2021) di ibu kota Naypyitaw untuk sesi pertama Parlemen sejak pemilihan tahun lalu.

Portal berita daring Myanmar Now mengutip sumber tak dikenal, menjelaskan tentang penangkapan Suu Kyi dan ketua NLD sekitar Senin subuh tetapi tidak memiliki rincian lebih lanjut.

Myanmar Visual Television dan Myanmar Voice Radio memposting di Facebook sekitar pukul 06.30 bahwa program mereka tidak tersedia untuk disiarkan.

Suu Kyi yang berusia 75 tahun sejauh ini adalah politisi paling dominan di negara itu, dan menjadi pemimpin negara setelah memimpin perjuangan tanpa kekerasan selama puluhan tahun melawan pemerintahan militer.

Partai Suu Kyi merebut 396 dari 476 kursi di gabungan majelis rendah dan atas Parlemen dalam pemungutan suara November, tetapi militer memegang 25% dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang militer 2008 dan beberapa posisi kementerian penting juga dicadangkan untuk militer.

Pihak militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu, meski gagal memberikan bukti. Komisi Pemilihan Umum negara bagian pekan lalu menolak tuduhan tersebut.

Di tengah pertengkaran atas tuduhan tersebut, militer pada Selasa lalu meningkatkan ketegangan politik ketika seorang juru bicara pada konferensi pers mingguannya, menanggapi pertanyaan seorang reporter, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta. Mayor Jenderal Zaw Min Tun menjelaskan dengan mengatakan militer akan "mengikuti hukum sesuai dengan konstitusi."

Dengan menggunakan bahasa yang mirip, Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan kepada pejabat senior dalam pidatonya hari Rabu bahwa konstitusi dapat dicabut jika undang-undang tidak ditegakkan dengan benar. Yang menambah kekhawatiran adalah penyebaran kendaraan lapis baja yang tidak biasa di jalan-jalan beberapa kota besar.

Namun, pada Sabtu, militer membantah telah mengancam kudeta, menuduh organisasi dan media yang tidak disebutkan namanya salah mengartikan posisinya dan mengambil kata-kata jenderal di luar konteks.

Pada Minggu, ia mengulangi penyangkalannya, kali ini menyalahkan kedutaan asing yang tidak ditentukan karena salah menafsirkan posisi militer dan menyerukan mereka "untuk tidak membuat asumsi yang tidak beralasan tentang situasi tersebut."