Bisakah Aksi Kudeta Militer Myanmar Menular ke Indonesia?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Adi Prayitno meyakini dinamika politik kudeta pemerintahan yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 tidak mungkin akan terjadi di Indonesia. Keyakinan itu muncul berdasarkan beberapa hal, salah satunya karena demokrasi di Indonesia berjalan sangat baik.

"Tak mungkin ada kudeta militer. Di Indonesia demokrasinya sudah terkonsolidasi. Elite, pers, dan civil society kuat," kata Adi Prayitno di Jakarta, Selasa.

Adi yakin kudeta termasuk seperti sekarang di Myanmar tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Menurut Adi, Indonesia tidak punya sejarah kudeta militer, tetapi tetap perlu antisipasi. Tentara atau aparat harus dijauhkan dari urusan politik.

"Biarkan mereka bekerja secara profesional, mengurus keamanan dan ketertiban sosial. Tak usah digoda ke politik," kata Adi.

Ujang Komarudin juga mengatakan hal serupa bahwa di Indonesia tidak ada tradisi kudeta militer. Jika melihat kondisi politik saat ini, kudeta militer di Indonesia tak akan terjadi.

"TNI masih loyal terhadap Presiden. Namun, segala kemungkinan harus tetap diantisipasi," kata Ujang.

Pada Senin dini hari, 1 Februari, pasukan militer Myanmar menahan pemimpin defacto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh di partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa. Selanjutnya, militer mengambil alih kendali negara. Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum.

Sejak 2011, Myanmar bergerak menuju pemerintahan demokratis setelah berada di bawah rezim militer. Aung San Suu Kyi menjadi tokoh demokrasi di negara itu.Pada 2015, Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) terpilih memimpin negara melalui pemungutan suara.

Pada 1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua. Namun, militer mengambil alih pemerintahan dengan tuduhan adanya kecurangan dalam pemungutan suara.