Pemerintah Tengah Susun Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah menyusun peta jalan pengelolaan lahan basah, khususnya untuk ekosistem mangrove dan gambut secara komprehensif. Peta jalan ini pun ditargetkan rampung dalam enam bulan ke depan.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengatakan bahwa peta jalan tersebut akan berfungsi sebagai panduan pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut) dalam rangka mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) pada 2030 mendatang.

Baca Juga: BRGM Percepat Restorasi dan Rehabilitasi Mangrove 2021

"Peta jalan pengelolaan lahan basah ini sebagai salah satu instrumen pendukung pilar penting pencapaian Visi Indonesia 2045, yakni pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan," kata Arifin di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Manfaat multiguna dari ekosistem mangrove dan gambut ini kata dia berpotensi besar mendukung sejumlah aspek di dalam pilar ini, seperti pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif, pariwisata, maritim, ketahanan pangan, air, dan lingkungan.

"Oleh karena itu, peta jalan pengelolaan lahan basah juga akan disusun sebagai panduan jangka panjang untuk mendukung pencapaian visi tersebut," ungkapnya.

Penyusunan dan implementasi peta jalan ini akan dikawal tiga kelompok kerja (pokja) dalam Tim Koordinasi Strategis yang terdiri atas Pokja Perencanaan dan Anggaran, Pokja Sinkronisasi Kebijakan Multi-Pihak, Data, dan Informasi Pendukung, serta Pokja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Dalam penyusunan peta jalan tersebut akan bekerja sama dan berkonsultasi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang telah memiliki strategi, rencana pengelolaan, dan data-data terkait ekosistem mangrove dan gambut seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.

"Sebagai ekosistem kaya karbon yang menyimpan dan menyerap karbon jauh lebih banyak dibanding hutan tropis, mangrove dan gambut merupakan salah satu solusi berbasis alam bagi pembangunan berkelanjutan," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa mangrove dan gambut juga memberikan manfaat bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pelestarian dan pengelolaan mangrove dan gambut yang tepat dapat mendukung target pengurangan emisi sekaligus mencegah pelepasan emisi yang tersimpan pada kedua ekosistem tersebut.