AHY Bersih-bersih Internal, Kader Demokrat Aktif Ini Disebut Orang Pertama Diproses

Setelah isu kudeta mulai menurun tensinya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mulai bersih-bersih di internal. Sejumlah kader yang diduga terlibat rencana kudeta mulai diperiksa.

Jhoni Allen Marbun disebut-sebut orang pertama yang nasibnya segera diputuskan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai berlambang Mercy itu. Jhoni diduga terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan AHY. Jhoni merupakan kader aktif yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR. Dia duduk di Komisi V.

Baca Juga: Isu Kudeta Demokrat Bikin Moeldoko Masuk Bursa Capres 2024, Mas AHY Harus Waspada...

Dugaan keterlibatan Jhoni diungkap oleh Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron. Pemilik sapaan akrab Kang Hero itu mengkonfirmasi, kader aktif di partainya yang terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY adalah Jhoni. "Ya benar," ungkap Hero. 

Sejumlah kader di level DPD pun sebelumnya telah mengungkap peran Jhoni, yang aktif melobi untuk melancarkan upaya kudeta AHY lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB). Jauh sebelumnya, Jhoni memang telah mbalelo pada Pilpres 2019 itu. Dia memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf dibandingkan calon presiden dari partainya, Prabowo-Sandi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partai akan menggunakan mekanisme internal berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam menelusuri dugaan keterlibatan kader internal.

"Untuk kader yang terlibat, saat ini sedang dalam proses pendalaman di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai," kata Herzaky kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sayangnya, Herzaky tidak mau menyebutkan nama-nama yang akan dan telah diperiksa. Dia cuma bilang masih dalam proses pemeriksaan partainya. "Intinya sedang proses internal sesuai AD/ART oleh Wanhor. Ya, nama-nama yang potensi terlibat apakah inisiator atau kaki tangan," bebernya. 

Dia menyebut, pemeriksaan tidak hanya kepada kader aktif saja. Tapi juga mereka yang masih menggunakan kartu tanda anggota Partai Demokrat. Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi terberat adalah pemecatan. "Kalau aktif, proses lanjutannya di internal. Kalau nggak aktif tetap saja kader kan," bebernya.