Lagi-lagi Berulah! Militer Putuskan Sambungan Internet Myanmar Setelah...
Para biksu Buddha memegang plakat saat mereka berpartisipasi dalam unjuk rasa yang memprotes hasil pemilu oleh pendukung militer Myanmar dan Partai Persatuan dan Pembangunan yang didukung oleh militer di dekat pagoda Shwedagon Sabtu, 30 Januari 2021, di Yangon, Myanmar. Militer Myanmar telah membantah bahwa pernyataan kontroversial dari pimpinannya dimaksudkan sebagai ancaman untuk melakukan kudeta, mengklaim media telah salah menafsirkan kata-katanya. Ketegangan politik meningkat seminggu terakhir ini setelah militer mengatakan tidak dapat mengesampingkan kudeta jika keluhannya tentang kecurangan suara yang meluas dalam pemilihan November lalu diabaikan. | Kredit Foto: AP Photo/Thein Zaw
Militer Myanmar menutup akses internet dua malam berturut-turut. Lembaga pemantau jaringan internet NetBlock melaporkan sejak pukul 01.00 waktu setempat Selasa (16/2/2021) akses internet di Myanmar 'hampir sepenuhnya ditutup'.
Ini keempat kalinya pemerintah militer menutup akses internet sejak kudeta 1 Februari lalu. Junta ingin membungkam perbedaan pendapat di daring. Sebelumnya militer juga mengumumkan akan memberikan hukuman keras bagi yang menentang pemimpin kudeta.
Baca Juga: Ancaman Militer Myanmar: Macam-macam dengan Angkatan Bisa Dikurung 20 Tahun
Seperti dilansir BBC, penyedia layanan internet mengatakan akses daring sedang diblokir. Penutupan jaringan internet ini bertujuan untuk mengganggu perlawanan terhadap kudeta yang menggulingkan pemerintah terpilih dan pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi yang hingga kini masih ditahan.
Akses ke media sosial Facebook yang menjadi tempat aktivis menyuarkan ajak pembangkangan sipil ditutup tidak lama usai kudeta. Penggunaan Twitter dan Instagram juga terdistrupsi.
Penyedia jaringan telekomunikasi utama Myanmar, Telenor mengatakan tidak akan lagi memperbaharui disrupsi jaringan internet di situs mereka. Perusahaan itu mengatakan situasinya 'membingungkan dan tidak jelas' dan kini 'prioritas utama' mereka adalah keamanan karyawan.
Pada Minggu (14/2/2021) pemerintah militer Myanmar mengerahkan kendaraan lapis baja di Yangon, Myitkyina dan Sittwe. Itu pertama kalinya militer mengerahkan kendaraan lapis baja sejak kudeta.
Junta juga menambah kehadiran prajurit di jalan-jalan untuk membantu polisi mengendalikan massa, termasuk Divisi Infanteri Ringan ke-77. Divisi ini dituduh menggelar operasi militer brutal terhadap pemberontak etnik minoritas dan unjuk rasa di masa lalu.
Pada Senin (15/2/2021) kemarin jumlah pengunjuk rasa pun semakin mengecil. Tidak diketahui apakah karena terintimidasi oleh kehadiran tentara atau karena kelelahan setelah 12 hari berdemonstrasi. Demonstran fokus berunjuk rasa di depan gedung Bank Sentral, Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dan China serta markas partai Suu Kyi yakni National League for Democracy (NLD).
Polisi kabarnya melepaskan tembakan peluru karet ke pengunjuk rasa di kota Mandalay. Dalam rekaman video di media sosial terdengar suara tembakan saat massa bubar. Lalu muncul sejumlah orang yang terlihat terluka.
"Kami sangat percaya pada demokrasi dan hak asasi manusia, kami tahu ini berisiko," kata aktivis mahasiswa Myo Ko Ko.
"Saya telah pindah ke tempat lain siang ini karena digeledah oleh polisi, kami berharap komunitas internasional membantu kami," tambahnya.
Mahasiswa juga berunjuk rasa di ibukota Nay Pyi Taw. Puluhan orang ditangkap dan kemudian dibebaskan. Warga sejumlah kota dilaporkan menggelar jaga malam untuk menahan serangan dari gerombolan yang kabarnya dikirim tentara untuk menimbulkan kerusuhan.
Pemerintah militer telah membebaskan puluhan ribu narapidana. Muncul kekhawatiran militer akan menggunakan sejumlah narapidana yang dibebaskan untuk menekan siapa pun yang melawan rezim.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait:
