Vaksinasi Tahap Kedua Bagi Petugas Pelayanan Publik Siap Dilaksanakan

Untuk menyiapkan PT. KAI Joni mengatakan memiliki klinik mediska, yang dikelola PT. KAI yang tersebar di seluruh daerah operasi kereta api (Daop). " Ini ada di seluruh pulau Jawa dan Sumatra telah kami daftarkan sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi,” terangnya.

Selain itu lanjut Joni juga sudah mengikutsertakan dokter dan perawat di beberapa daerah operasi kami untuk mengikuti pelatihan vaksinator. "Tentu dengan langkah-langkah ini akan memperkuat dan mempercepat memperlancar proses vaksinasi di PT. KAI. Ada kurang lebih 13.526 yang terkait dengan petugas layanan publik di PT. KAI,” terangnya.

Sebagai ilustrasi, dalam satu hari kerja normal KRL yang dioperasikan PT. KAI di Jabodetabek melayani 1,2 juta pergerakan penduduk dan untuk di masa pandemi bisa melayani hingga 400 ribu orang. Kereta api jarak jauh di masa pandemi pun masih melayani 30 ribu orang.

“Kami di KAI membentuk satgas internal yang menjalankan sosialisasi kepada rekan-rekan kami bahwa memakai masker itu keren, bekerja dari rumah (WFH) itu bukan berarti libur, terkait 3M dan 3T juga terus kita sosialisasikan melalui multi media baik milis broadcast dan akun media sosial kami,” terang Joni.

Lebih lanjut Joni menerangkan KAI konsisten menerapkan protokol Kesehatan terutama di pintu-pintu tunggu, pada saat validasi pengecekan dokumen, pengecekan suhu tubuh, dan penggunaan masker. "Sedapat mungkin kami menghindari kontak langsung, sehingga kami menghimbau penumpang membeli tiket secara online dan melakukan check in secara online,” terangnya.

Selain vaksinasi kepada petugas pelayanan transportasi, pemerintah juga akan melakukan vaksinasi bagi pedagang pasar di pasar induk Tanah Abang Rabu (17/2) nanti, dr. Siti Nadia menjelaskan ini merupakan upaya memberikan vaksinasi dalam bentuk klaster dan juga sebagai bagian pemberian vaksinasi tahap kedua, yang akan kita mulai besok Rabu di Tanah Abang selama enam hari.

“Masyarakat tidak perlu ragu lagi mendapatkan vaksinasi pada waktunya dan menjaga protokol kesehatan, karena kita tahu vaksinasi ini upaya melindungi diri dan keluarga kita. Pemerintah sudah menjamin, Badan POM sudah memberikan izin penggunaan darurat sehingga vaksin ini terjamin mutu dan khasiatnya, MUI juga sudah memberikan fatwa kehalalannya,” tutup dr. Siti Nadia.