Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Diketahui, Kubu KLB sendiri sedianya akan mendaftarkan hasil KLB Sibolangit ke Kemenkum HAM untuk mendapatkan legalitas hukum.
“Apabila hasil KLB itu ditolak oleh Kemenkum HAM maka mereka ada dua pilihan antara bergabung dengan partai lain atau mendirikan partai sendiri,” katanya.
Menurutnya, hal tersebut akan berdampak terhadap menurunnya elektabilitas Partai Demokrat.
Bahkan Haris memprediksi, penurunan elektabilitas bisa dua sampai tiga persen. “Sehingga elektabilitas Partai Demokrat menjadi sekitar empat persen,” ulasnya.
Jika nantinya dimenangkan kubu KLB, dipastikan kubu AHY akan mengajukan proses hukum ke Pengadilan Mahkamah Agung, dan proses hukum itu, bakal bisa memakan waktu dua sampai tiga tahun.
Akibatnya, Partai Demokrat bisa saja tamat di Pemilu 2024. Sebab, untuk bisa menjadi peserta pemilu, para kader membutuhkan tanda tangan ketua umum untuk mendaftarkan diri ke KPU.
“Saya kira bila partai itu belum memiliki legalitas hukum yang kuat akibat adanya konflik tentu KPU akan menolaknya,” jelasnya.
Namun demikian, ia menilai situasi ini sejatinya adalah ujian bagi AHY dan kepemimpinannya.
“Tetapi jika mereka bisa menghadapi badai ini maka diyakini sesungguhnya pemimpin partai,” kata dia.
Diketahui, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang digelar oleh pendiri, mantan kader hingga kader aktif, di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/30), resmi mengukuhkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2021.
Terkait hasil tersebut, salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan hasil KLB ke KemenkumHAM hari ini, Senin (8/3).
“Iya, pasti akan didaftarkan. Besok,” ujar Hencky kepada wartawan, Minggu (7/3).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
