Hadapi Mutasi Covid-19 B117, DPR Sentil Pemerintah

Penyebaran virus corona atau COVID-19 di tanah air memasuki babak baru. Upaya memutus mata rantai penularan dengan vaksinasi dilakukan secara massif disertai dengan mutasi COVID-19 B117 yang disebut lebih ganas kini sudah masuk ke Indonesia melalui penularan terhadap WNI yang pulang ke tanah air beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, kedatangan B117 ke tanah air harus menjadi peringatan keras bagi Satgas COVID-19, bahwa ketegasan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan daya ampuh vaksinasi perlu ditingkatkan.

"Memang ini mengkhawatirkan karena sebetulnya kita sudah menerapkan protokol masuknya warga yang ketat. Tetapi sudah bocor, masuknya warga dengan kasus B117 sangat mengherankan dan mengkhawatirkan. Kita harus perketat pengawasan perbatasan," kata Farhan dalam keterangan resminya, Selasa (16/3/2021). Baca Juga: Duh! Kualitas SDM untuk Tes PCR Covid-19 Ternyata Belum Memadai

Menurutnya, beragam vaksin yang datang ke Indonesia harus diuji daya tahannya menangani mutasi B117. Jangan sampai, vaksin yang diterima warga tidak menjadi anti body terhadap variant mutasi COVID-19. Sebelumnya, vaksin yang dibeli Indonesia untuk vaksinasi di antaranya vaksin Sinovac dengan rincian 3 juta dosis dalam bentuk jadi, 122 juta dosis dalam bentuk bulk, 100 juta dosis untuk opsional. 

Selanjutnya, vaksin Novavax dengan rincian 50 juta dosis vaksin dan 80 juta dosis untuk opsional. Lalu vaksin Covax/Gavi dengan 54 juta dosis vaksin dan 54 juta dosis untuk opsional. Selain itu, vaksin AstraZeneca dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis vaksin untuk opsional. Dan vaksin Pfizer/BioNtech dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis untuk opsional.

"Efektifitas nya harus diuji betul, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, maka program vaksinasi Nasional, bisa gagal total," tegasnya.

Farhan menambahkan, kinerja vaksinasi di 2021 perlu dipertegas agar disalurkan secara adil merata dan transparan dalam ketersediaan vaksin bagi wilayah - wilayah terutama pedesaan. "Evaluasinya, masih belum cukup distribusi yang merata. Kita perlu kejar dengan meningkatkan kecepatan pemerataan vaksinasi," tegasnya.