Hadapi Mutasi Covid-19 B117, DPR Sentil Pemerintah

Selain itu, program vaksinasi patut diawasi dan didorong dalam realisasinya karena didukung moral dan anggaran sangat besar.

"Anggaran Rp74 triliun adalah angka yang sangat besar. Demikian juga usaha diplomasi untuk mendatangkan vaksin dari berbagai negara, menunjukan bahwa kita sebagai bangsa punya prioritas utama program vaksinasi Nasional ini," jelasnya.

"Maka ekspektasi kita sangat tinggi. Namun eksplorasi atau harapan ini, belum bertemu dengan kenyataan. Kenyataannya masih banyak kekhawatiran masyarakat soal kepastian vaksinasi, dan ini menimbulkan keresahan. Jadi saatnya pemerintah mulai melibatkan semua elemen bangsa untuk mensukseskan vaksinasi Nasional ini," tambahnya.

Dia mengungkapkan, jangan sampai alokasi anggaran yang didapatkan untuk pengadaan vaksin tidak terdistribusikan maksimal ke tangan masyarakat. Bahkan, perlu diantisipasi batas kadaluarsa vaksin yang siap disuntikan namun belum didistribusikan.

"Secara teknis pemerintah harus segera melakukan distribusi dan menggelar vaksinasi massal. Hal ini membutuhkan pengelolaan dan pengorganiaasian yang baik. Mobilisasi sumber daya dan anggaran harus fokus pada program vaksinasi, karena kita perlu selesaikan dalam satu tahun 2021," ungkapnya

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masalah laju penyuntikan vaksin Covid-19 bukan karena tempat pelaksanaan vaksinasi. Namun, terkait ketersediaan vaksin. Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 Maret 2021. 

"Banyak pertanyaan soal laju penyuntikan, laju penyuntikan ini masalahnya bukan di tempat penyuntikan, tapi di ketersediaan vaksinnya," kata Budi. Lebih lanjut, Budi mengatakan, hingga 14 Maret 2021, sebanyak 5,4 juta orang sudah disuntik vaksin COVID-19. Kita sudah menyuntik sekitar 5,4 juta orang dan 4,4 juta orang dari target tahap kedua ini 38 juta atau sekitar 10 persen lebih," pungkasnya.