Perhatian, Analis Temukan Bukti Para Jenderal Myanmar Terinspirasi dari Kudeta Suharto
Pengunjuk rasa anti-kudeta mengangkat tangan mereka dengan tangan terkepal selama demonstrasi di dekat Stasiun Kereta Api Mandalay di Mandalay, Myanmar, Senin, 22 Februari 2021. Seruan untuk pemogokan umum Senin oleh para demonstran di Myanmar yang memprotes perebutan kekuasaan oleh militer telah dilakukan. dihadapi oleh junta yang berkuasa dengan ancaman terselubung untuk menggunakan kekuatan yang mematikan, meningkatkan kemungkinan bentrokan besar. | Kredit Foto: AP Photo
Nehginpao Kipgen, Direktur Eksekutif di Pusat Kajian Asia Tenggara, Sekolah Urusan Internasional Jindal, India menuturkan bahwa para jenderal Myanmar mungkin telah terinspirasi oleh kudeta Suharto untuk menggulingkan musuh politik yang kuat di tahun 1960-an. Tetapi, dia menyebut, seharusnya Myanmar melihat transisi demokrasi Indonesia.
Dia mengatakan, meski militer Myanmar mungkin terinspirasi oleh bara api rezim Orde Baru di Indonesia, mereka gagal menyerap pelajaran dari transisi demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Junta Myanmar Renggut 9 Nyawa Demonstran Penentang Kudeta Militer
"Dalam upaya mereka untuk meniru model transisi demokrasi Indonesia, militer Myanmar telah menunjukkan niat untuk mentransfer kekuasaan, tetapi secara konsisten berhenti melakukannya," ucap Nehginpao, seperti dilansir Channel News Asia.
"Militer mengadopsi konstitusi 2008, menjamin transisi ke pemerintahan kuasi-sipil dan untuk badan yang dipilih oleh badan legislatif bikameral Myanmar untuk mengambil alih pada tahap akhir. Tetapi, jadwal tahun 2008 ini sudah merupakan penundaan dari pengumuman Perdana Menteri Jenderal Khin Nyunt tentang peta jalan tujuh langkah menuju demokrasi pada tahun 2003," sambungnya.
Militer juga, jelasnya, kemudian membuat undang-undang pemilu yang melarang siapa pun yang dihukum untuk bergabung dengan partai politik, yang mengharuskan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengusir pemimpinnya, yakni Aung San Suu Kyi untuk berpartisipasi, yang memaksa partai tersebut dan sekutunya untuk memboikot pemilu 2010.
"Meski merupakan kemenangan besar bagi Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung oleh militer, Myanmar mendapat kecaman keras dari komunitas internasional," jelasnya.
Dia menyebut, militer dengan enggan mencapai kesepakatan dengan NLD, mengizinkannya untuk ikut serta dalam pemilihan sela 2012, yang menyaksikan Barat mencabut sanksi dan membangun hubungan diplomatik. Ini meningkatkan ekonomi Myanmar dan proyek infrastruktur, yang mengalami pengabaian dalam beberapa dekade sebelumnya.
"Meskipun berupaya untuk mengikuti model Indonesia, militer Myanmar tidak mengikuti jalan yang ditentukan oleh transisi demokrasi Indonesia. Intinya, Tatmadaw belum siap menyerahkan kekuasaan," paparnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait:
