Kredit Foto: Instagram Moeldoko
Di tengah kisruh Partai Demokrat, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pamer kebersamaan dirinya dengan meluangkan waktu bersama sang cucu.
"Waktu paling berharga adalah saat bercengkrama dengan kedua cucu. Mereka mengisi kegembiraan dan keceriaan setiap waktu di keluarga," ungkap Moeldoko dalam akun media sosialnya, Selasa (23/3/2021).
Baca Juga: Moeldoko Unggah Hari Air, Netizen Ribut: Pak Ketum Abal-abal Minta Maaflah ke SBY!
Postingan Moeldoko tersebut mengundang reaksi banyak netizen untuk berkomentar. Akun @karvan.handoko79 misalnya, dia mengatakan bahwa Moeldoko mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering meluangkan waktunya untuk bermain dengan cucu.
"Mirip Pak Jokowi adalah yang kesukaannya bermain-main sama cucu, main kejar-kejaran, kasih makan hewan peliharaan, berkebun, ketawa ngakak melihat kepolosan tingkah laku sang cucu dari sosmed. Sehat selalu Pak Jenderal & GBU," tulis @karvan.handoko79.
Kemudian, akun lain mendoakan agar Moeldoko dan keluarga bisa dalam keadaan sehat selalu. "Pak Moel berbahagialah dengan cucu! Semoga sehat selalu," ujar akun @adingruchyani.
Diketahui, sampai hari ini kemelut Partai Demokrat masih terjadi, sejak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sejauh ini Moeldoko juga tak berkomentar sedikit pun terkait proses hukum yang ditempuh bawahannya di Kementerian Hukum dan HAM.
Terkait kisruh Demokrat, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly berjanji akan bekerja sesuai hukum dalam memverifikasi keabsahan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat.
"Kalau itu betul-betul tidak sesuai hukum, tidak sesuai AD/ART, kita mengambil keputusan itu. Tapi, kalau sesuai pula, bagaimanalah aku mengambil keputusannya lagi?" ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: 'Ditendang' dari Demokrat Kubu AHY, Jhoni Allen Bisa Senasib dengan Fahri Hamzah
Adapun, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia, Laksanto Utomo, mendesak Yasonna segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan kepengurusan Partai Demokrat 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), jika kelengkapan dokumen penyelenggaraan KLB telah terpenuhi.
"Menteri Hukum dan HAM harus segera menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025," kata Laksanto.
Baca Juga: Dokumen Kubu Moeldoko Belum Lengkap, Demokrat Kubu AHY: Ya... Lengkapi
Laksanto menambahkan, soal keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan Perubahan AD/ART DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 dapat diuji di pengadilan.
Selain itu sambung dia, dokumen Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 juga dapat diuji kebenarannya. Pengadilan sebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan.
"Dasar Hukum Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dan kebenaran dan/atau keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 dapat diuji di Pengadilan, sebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan," tandas Laksanto.
Baca Juga: Moeldoko Unggah Hari Air, Netizen Ribut: Pak Ketum Abal-abal Minta Maaflah ke SBY!
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
