Ratusan Pengunjuk Rasa Myanmar Gugur, Junta Militer Kambing Hitamkan Para Aktivis

Juru bicara junta militer Myanmar Zaw Min Tun mengatakan jumlah pengunjuk rasa yang tewas dalam gelombang demonstrasi menentang kudeta sebanyak 164 orang. Sementara, organisasi aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan setidaknya 275 orang meninggal.

Pernyataan Zaw Min Tun itu disampaikan satu hari setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi pada kelompok atau individu yang terlibat dalam kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Rabu (24/3/2021) Zaw Min Tun menyalahkan pengunjuk rasa atas pertumpahan darah itu.

Baca Juga: Parlemen ASEAN Dorong Negara Anggota Serius Tanggapi Myanmar karena Situasi...

Ia mengatakan tidak hanya pengunjuk rasa tapi sembilan anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan-bentrokan gelombang unjuk rasa. Zaw Min Tun mengatakan kematian-kematian itu disebabkan aksi mogok kerja yang membuat operasi rumah sakit tidak penuh.

Zaw Min Tun menyebutkan aksi mogok kerja tersebut 'tidak bijaksana dan etis'. Para penentang kekuasaan militer kerap menggelar aksi mogok kerja. Aksi yang diikuti pegawai negeri sipil dan petugas keamanan membuat pemerintah lumpuh.

Juru bicara junta militer itu juga menuduh media menyebarkan 'berita palsu' dan memanasi kerusuhan. Ia mengatakan wartawan bisa dihukum bila berhubungan dengan sisa anggota pemerintahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang membentuk Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).

Militer menetapkan CRPH sebagai organisasi ilegal dan anggotanya dapat dihukum mati. Zaw Min Tun juga membeberkan apa yang ia sebut bukti partai Suu Kyi, National League for Democracy (NLD) mencetak ratusan hingga ribuan surat suara tambahan untuk menambah suara termasuk di konstituensi Suu Kyi.

NDL telah membantah tuduhan melakukan kecurangan pemilu yang mereka menangkan November 2020 lalu. Komisi pemilihan umum Myanmar juga membantah klaim militer.

Dalam konferensi pers itu junta militer menunjukkan video kesaksian mantan Kepala Pemerintahan Yangon Phyo Min Thein yang mengatakan ia mengunjungi Suu Kyi beberapa kali. Lalu memberinya uang 'berapa pun yang dibutuhkan'.

Suu Kyi yang memenangkan hadiah Nobel tahun 1991 karena perjuangannya membawa demokrasi ke Myanmar telah ditahan sejak militer menggulingkan pemerintahan yang sah. Pengacaranya mengatakan Suu Kyi sengaja didiskreditkan.