Bernafsu Runtuhkan Dinasti Cikeas, Demokrat Kubu Moeldoko Siapkan Serangan: Hambalang!

"SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) melalui juru bicaranya membangun narasi yang menyesatkan," kata Rakhmat.

Rakhmat juga menuduh kubu Cikeas melakukan siasat yang sering dilakukan SBY. Ia meyakini Demokrat kubu KLB hendak menyelamatkan Demokrasi bukan merusaknya.

Baca Juga: Penantian Demokrat Kubu AHY Lihat Kemenkumham Gugurkan KLB Abal-Abal

"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," ujar Rakhmat.

Merespons konferensi pers Demokrat versi KLB di Wisma Atlet Hambalang, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyatakan bahwa sebanyak apa pun pernyataan yang disampaikan tak dapat mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pak Marzuki Alie dan Pak Moeldoko berharap hari ini konferensi pers di Hambalang bisa menolong pengesahan KLB abal-abal," cicit Andi lewat akun Twitter yang sudah dikonfirmasi, Kamis (25/3).

Menurutnya, segala perbuatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat versi KLB hanya akan makin menunjukkan kesalahan mereka. Ia pun berpesan jika ingin mendapatkan kemenangan, gunakanlah cara-cara yang benar.

"Seribu konferensi pers semacam ini hanya mempertinggi tempat jatuh. Kalau mau menang kuncinya ya galang kekuatan dan ikuti aturan, bukan mencuri di tengah jalan," ujar Andi.

Diketahui, proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang menyisakan masalah karena pembangunannya penuh dengan kasus korupsi yang pernah diproses oleh KPK. Sejumlah kader Partai Demokrat berakhir di penjara karena kasus proyek Hambalang, salah satunya mantan Bendahara Umum M Nazaruddin yang kini berpihak ke Demokrat KLB pascabebas dari penjara.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berjanji akan bekerja sesuai hukum dalam memverifikasi keabsahan KLB Demokrat. Yasonna mengatakan, Kemenkumham sudah menerima dokumen hasil KLB Deli Serdang, Sumatra Utara.

"Kalau itu betul-betul tidak sesuai hukum, tidak sesuai AD/ART, kita mengambil keputusan itu. Tapi, kalau sesuai pula, bagaimanalah aku mengambil keputusannya lagi," ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (17/3).

Saat ini, Kemenkumham masih melakukan pendalaman atas hasil KLB Partai Demokrat. Menurut Yasonna, setiap dokumen akan diperiksa secara mendetail oleh pihaknya.

"Ini kami baru satu hari sudah di tim kita, dokumennya cukup kita harus cek satu per satu. Misal pengurus, benar enggak ini pengurusnya. Karena, kita diberikan surat juga oleh pihak AHY, nanti kita crosscheck saja dari SK-SK yang ada," ujar Yasonna.