Pedagang menata pupuk non subsidi jualannya di salah satu penyalur pupuk, di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB, Senin (4/1/2021). Para petani di Kabupaten Lombok Barat saat ini mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat terjadinya kelangkaan sejak Desember 2020 lalu dan harga pupuk subsidi tahun 2021 juga semakin memberatkan petani karena kenaikan harga pada hampir semua jenis pupuk dengan rata-rata kenaikan Rp.300 hingga Rp.450 per kilogram. | Kredit Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Menghadapi musim tanam (MT) kedua yang akan berlangsung pada April-September 2021 mendatang, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Sahara menilai bahwa persoalan penyediaan dan distribusi pupuk subsidi tidak bisa dibebankan kepada satu kementerian tertentu, dalam hal ini harus ada keterlibatan pihak lain yang menangani langsung masalah ketersediaan.
"Saya pikir kata kuncinya adalah koordinasi antara pihak penyedia data, pihak yang mendistribusikan, pihak penyedia anggaran dan pihak-pihak lain yang mutlak harus melakukan distribusi pupuk secara tepat sasaran. Bukan hanya di satu kementerian saja," ujar Sahara, Senin, 19 April 2021.
Baca Juga: Kementan Berikan Usulan ke DPR untuk Perbaikan Skema Distribusi Pupuk Subsidi
Berikutnya, kata Sahara, sinergitas antar lembaga dan kementerian ini harus mampu menutup setiap celah terkait kemungkinan adanya kebocoran dalam penyaluran pupuk. Salah satunya dengan melakukan antisipasi melalui peningkatan sistem pengawasan.
"Jangan sampai bocor ke pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan subsidi pupuk. Ini tidak boleh terjadi sebab pupuk adalah kebutuhan inti para petani. Jadi sekali lagi, yang lain juga harus turun tangan, jangan hanya satu kementerian saja," katanya.
Senada dengan Sahara, Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, HM Yadi Sofyan Noor mengatakan bahwa persoalan pupuk adalah pekerjaan besar yang melibatkan Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia (PI), Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian.
Dalam hal ini, PI wajib menyiapkan produksi dan distribusi secara baik, kemudian Kemenkeu wajib menyiapkan anggaran yang cukup agar tidak mengalami kenaikan signifikan serta Kementerian Pertanian menyiapkan petani sasaran melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) melalui aplikasi online.
"Dari fakta ini, terlihat jelas bahwa pembagian tugas dalam sistem produksi, sistem distribusi maupun sistem pemanfaatannya bukan hanya di satu kementerian saja. Saya kira ini perlu diluruskan agar publik tidak simpang-siur dalam menerima informasi pupuk subsidi. Jadi, sekali lagi ini program pemerintah lintas kementerian, bukan urusan satu kementerian," tutupnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Pupuk Indonesia, stok harian dan minimum pupuk subsidi sudah mencukupi kebutuhan petani. Diantaranya stok harian untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 160.780 ton dan stok minimumnya mencapai 42.100 ton.
Sementara untuk stok harian Provinsi Jawa Tengah mencapai 148.314 ton dan stok minimumnya mencapai 52.681 ton. Untuk stok harian Jawa Timur mencapai 263.585 ton dan stok minimumnya mencapai 74.716 ton.
Di Sulawesi Selatan, stok pupuk harian mencapai 79.581 ton dan minimumnya mencapai 20.760 ton. Untuk NTB, stok harian mencapai 51.427 ton dan untuk minimumnya mebcapai 9.066 ton.
Dari lampung, stok harian pupuk di sana mencapi 71.756 ton dan minimunya mencapai 17.759 ton. Sedangkan untuk Aceh dan Sumatera Selatan masing masing sebesar 17.300 ton atau minimum 5.914 ton dan 45.049 ton atau minimum 9.683 ton.
Dari jumlah stok tersebut, ada 5 tata kelola pupuk subsidi yang dilakukan. Pertama melakukan persiapan, kedua penyaluran, ketiga monitoring atau pengawasan, keempat verivikasi atau validasi dan kelima pembayaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
