Makin Songong Aja, KKB Teroris di Papua Ancam Bunuh Orang Jawa

Kelakuan para KKB teroris di Papua makin ke sini makin songong. Setelah membunuh banyak warga sipil tak berdosa, menembak mati sejumlah personil TNI dan Polri dan merusak sejumlah fasilitas, mereka mengancam akan bunuh orang Jawa yang tinggal di Papua. Ayo, prajurit TNI/Polri sikat mereka!

Ancaman itu ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah pekan lalu pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Senjata (KKB) Papua sebagai teroris. OPM tidak terima dengan cap teroris yang disematkan pemerintah kepada KKB. OPM beralasan, pemerintahlah yang banyak membunuh masyarakat sipil, khususnya sipil Papua.

Baca Juga: Ngeri! Pembacokan Hingga Pembunuhan, Ini 10 Kekerasan yang Dilakukan KKB Teroris di Papua Versi KSP

“Militer Indonesia yang menyerang penduduk sipil Indonesia, bukan kami,” kata Dewan Diplomatik OPM yang berbasis di Australia, Amatus Akouboo Douw dalam keterangannya, kemarin.

Mereka menuding, aksi teror dan genosida selama 60 tahun kepada warga sipil Papua justru dilakukan pemerintah melalui militer Indonesia. Aksi teror makin menjadi-jadi, karena mereka anggap pihak internasional memilih diam.

Amatus mengancam, bila pemerintah tidak segera mencabut penyematan kata teroris, pihaknya bakal mengerahkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM untuk berbuat lebih agresif lagi. Mereka bakal bergerilya menyerang masyarakat sipil, termasuk orang Jawa yang selama ini tinggal di Papua. “Setelah ini kampanye pemusnahan bakal kami lakukan kepada orang Jawa ilegal dan pemukim Indonesia lainnya yang mencuri tanah suci dan sumber daya orang Papua Barat,” ancamnya.

Apa tanggapan Istana terkait ancaman ini? Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menilai, pelabelan teroris sudah melalui kajian yang matang. Dengan menaikkan status KKB sebagai teroris, maka instrumen penegakan hukum yang diatur dalam UU Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dimaksimalkan.

“Pemerintah pastikan penegak hukum tidak akan eksesif yang bisa berdampak negatif pada masyarakat,” jelas Jaleswari.

Dia mengimbau organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan gereja tidak perlu khawatir terkait keputusan pemerintah, dan tetap beraktivitas seperti biasa. “Pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, yang memperhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM,” ucapnya.

Diketahui, berdasarkan data Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol Universitas Gadjah Mada, pelaku kekerasan di Papua paling banyak dilakukan oleh TPNPB-OPM selama 10 tahun terakhir, Kasus itu terjadi selama 2010 hingga 2020. Rincian kekerasan yang dilakukan TPNPB-OPM mencapai 118 kasus, TNI 15 kasus dan Polri 13 kasus. Korban meninggal dari tindak kekerasan tersebut sebanyak 356 orang, paling banyak korban dari masyarakat, TNI, dan Polri.

Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, Rizki Aulia Natakusumah geram dengan sikap teroris Papua yang seenaknya main ancam. Menurutnya, ancam-mengancam seperti ini sudah sering dilakukan para teroris Papua. Korbannya, bukan hanya personil TNI-Polri, tapi masyarakat asli Papua.

“Aparat harus waspada, jaga keselamatan masyarakat yang ada di Papua dari segala gangguan kerusuhan dan teror yang selama ini mengintai dan bahkan telah terjadi,” imbuh Rizki saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu berharap upaya aparat penegak hukum yang saat ini bertugas di Papua dapat membuahkan hasil yang positif. Sehingga situasi di Bumi Cendrawasih segera kondusif. “Kita semua ingin tanah Papua kembali menjadi wilayah yang damai, aman, dan tenteram,” doanya.

Kendati demikian, dia meminta tindakan tegas yang dilakukan aparat penegak hukum harus terukur. Bila perlu kedepankan pendekatan sosial budaya, psikologis, komunikasi, dan hal-hal lainnya yang bersifat humanis. “Ini penting supaya memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua,” sebutnya.

Desakan lebih tegas diucapkan Kresna Dewanata, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem. Dia meminta TNI-Polri bersikap lebih tegas menindak teroris Papua. Apalagi setelah penyematan teroris dari pemerintah.

“TNI-Polri dan BIN bisa lebih tegas dalam menindak para teroris tersebut,“ terang Kresna.

Menurutnya, dalam menumpas teroris Papua, pemerintah harus mengerahkan segala sumber daya. “Selama ini mereka itu mengancam tidak hanya aspek keamanan masyarakat, tetapi juga pertahanan negara,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPR, Dave Laksono. Politisi Golkar ini mendukung pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas Teroris Papua.

“OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil. Sekolah dibakar, guru tewas ditembak. Itu adalah pelanggaran pidana. Kepada kombatannya memang tegas, maka military approach (pendekatan militer) dibutuhkan,” ujar Dave.

Menurutnya, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, gerakan TPN/OPM sudah semakin terorganisir serta mendapat dukungan persenjataan dari pihak luar.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono menegaskan, Polri bersama TNI terus berupaya menghentikan kekerasan yang dilakukan teroris Papua.