Dampak PHK, PDIP Jabar Salurkan Ratusan Ribu Paket Sembako

Warta Ekonomi, Bandung -

Ratusan ribu paket sembako akan disalurkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh daerah Jawa Barat. Penyaluran paket sembako akan disalurkan secara serentak pada Sabtu, (8/5/2021).

Sekjen DPD PDI Perjuangan Ketut Sustiawan menuturkan, penyaluran paket sembako di tahun ini dilakukan secara bergotong-royong dan disentralkan di tiap DPC. Jumlah paket yang akan disalurkan disesuaikan dengan jumlah kader yang ada.  Baca Juga: Puan Keok Mulu Lawan Ganjar, PDIP: Belum Tentu Menang Pertempuran! Semua Ada di Tangan Megawati

Total jumlah kader PDI Perjuanhan di Jawa Barat sebanyak 220 ribu orang kader. Di tahun kedua pandemi Covid-19 ini, PDI Perjuangan ikut ambil bagian untuk berkontribusi membagikan paket lebaran. 

Paket sembako akan diberikan kepada pengurus anak ranting, pengurus ranting, pengurus PAC, hingga pengurus DPC, Satgas, hingga kepada anak-anak sayap partai.  Baca Juga: Sukses Lewati Ujian Kudeta Moeldoko, Survei Sebut Demokrat Bertengger di Posisi 2 Setelah PDIP

"Karena banyak kader PDI Perjuangan yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi," katanya.

Menurutnya, dengan adanya pembagian paket sembako tersebut, Ketut berharap setidaknya bisa mengurangi beban pemerintah dalam hal melakukan pemulihan ekonomi. 

"Sekali lagi, dalam penyaluran paket sembako ini kami tetap patuhi aturan yang berlaku mengenai pandemi. Termasuk aturan dari Satgas Covid-19," ujarnya.

Ketut juga mengatakan jika DPD PDI Perjuangan juga sudah menyampaikan kepada seluruh kader untuk ikut dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Caranya, DPD PDI Perjuangan sudah mengimbau kepada seluruh kader untuk tidak melalukan mudik lebaran. 

"Selain kader, kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut mudik juga. Hal ini dilakukan agar kasus Covid-19 di Indonesia bisa segera mengalami tren turun," ujarnya.

Dia berharap agar seluruh pihak, mulai dari masyarakat hingga kader PDI Perjuangan di Jawa Barat berkomitmen untuk berupaya bersama-sama memutus mata rantai tersebut, dengan cara tidak mudik dan mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

"Apalagi, Jabar ini selalu menyumbang kasus Covid-19 tertinggi kedua di Indonesia. Jika masyarakat memaksa mudik, apakah tidak bahaya? Kan, bisa membawa virus ke kampung halaman," pungkasnya.