Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Raffi Ahmad Siap Diperiksa BPK

Raffi Ahmad Siap Diperiksa BPK Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf terkait polemik kerja sama pengadaan jasa publikasi dengan sejumlah kementerian senilai sekitar Rp14,6 miliar. Selebriti sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu juga menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh instansi terkait.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin (16/11/2026), Raffi memberikan penjelasan mengenai kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Raffi menjelaskan, kerja sama dengan Kemendikbud Ristek berlangsung sebelum dirinya ditunjuk sebagai utusan khusus presiden. Sementara itu, kerja sama dengan KKP dilakukan ketika dirinya sudah menjabat posisi tersebut.

Ia mengaku tidak ingin mencari pembenaran atas polemik yang muncul. Raffi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas persoalan tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Raffi bersama rekan-rekannya di The Dudas Minus One, yakni Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten, berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama korban bencana.

“Kami yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan,” kata Raffi.

Dana tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan berbagai bentuk bantuan lainnya. Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan bersama pihak-pihak terkait.

Untuk tahap awal, penyaluran bantuan difokuskan ke dua wilayah di Aceh, yakni Pidie Jaya dan Gayo Lues. Namun, Raffi menyebut bantuan tidak menutup kemungkinan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.

Ia juga memastikan dana bantuan tersebut tidak diambil dari honor teman-temannya, kru, pekerja, UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten The Dudas Minus One.

Menurut Raffi, dana Rp15 miliar tersebut berasal dari dana pribadinya. Sementara itu, honor yang diterima Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan KKP akan tetap dikelola dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Raffi juga menyatakan kesediaannya apabila kerja sama tersebut diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai kewenangan masing-masing.

Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian prosedur, ia menyatakan siap menjalankan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan.

Raffi turut menjelaskan bahwa pada 2024 dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan bentuk kerja sama lainnya.

Menurut Raffi, dari konsultasi tersebut KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia mengakui jabatan sebagai utusan khusus presiden membawa tanggung jawab tambahan dalam mempertimbangkan aspek etika dan kepatutan.

“Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya,” jelasnya.

Ia menyebut polemik kerja sama tersebut menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran endorsement maupun pekerjaan lainnya.

“Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kritik, mengingatkan, dan menyampaikan semua masukannya. Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf,” kata Raffi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa publikasi yang melibatkan perusahaan PT RANS Animasi Indonesia dengan dua kementerian, yakni Kemendikbud Ristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

Kemendikbud Ristek tercatat mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengontrak tiga paket pengadaan pada periode 2025-2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga paket pekerjaan yang menghadirkan Raffi Ahmad.

Dalam salah satu paket, Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp575.655.000 untuk satu tayangan berdurasi satu detik di akun Instagram @raffinagita1717. Sementara itu, salah satu paket publikasi KKP untuk konten kampung nelayan tercatat bernilai Rp3,6 miliar.

ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu dan membatasi persaingan. Salah satu persoalannya adalah pencantuman langsung kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 dalam nama paket pengadaan.

Pengadaan Kemendikbud Ristek tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, menurut ICW, pencantuman kanal dan akun tertentu membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan sejenis.

Baca Juga: Raffi Ahmad dan The Dudas Sumbangkan Rp15 Miliar Honor Kerja Sama dengan Kementerian

ICW menilai penggunaan katalog elektronik tidak serta-merta menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka apabila spesifikasi pekerjaan telah melekat pada figur atau akun tertentu.

Sorotan juga mencakup hubungan kepemilikan perusahaan. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT RANS Animasi Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, sekaligus memiliki 0,9 persen saham PT RANS Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.

Polemik ini kemudian berkembang menjadi sorotan publik terhadap transparansi pengadaan, penggunaan anggaran negara, serta kepatutan kerja sama komersial yang melibatkan pejabat publik.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait: