Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

PDIP Banten Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

PDIP Banten Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

PDI Perjuangan Banten menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Partai tersebut menilai rencana pemindahan satwa langka itu perlu didasarkan pada kajian ilmiah yang terbuka serta melibatkan masyarakat terdampak.

PDI Perjuangan Banten juga mempertanyakan belum adanya pelibatan warga Pandeglang dalam pembahasan wacana tersebut.

Dalam pernyataannya, PDI Perjuangan Banten menegaskan bahwa Alas Purwo telah memiliki banteng sebagai salah satu satwa ikonik, sementara Ujung Kulon merupakan habitat Badak Jawa. Karena itu, pemindahan badak dari habitat aslinya dinilai bukan keputusan yang bisa dilakukan secara sepihak.

Partai tersebut juga menyoroti belum didengarnya masyarakat adat Baduy yang memiliki hubungan kultural dengan keberadaan Badak Jawa melalui ritual dan filosofi leluhur.

PDI Perjuangan Banten mempertanyakan proses munculnya wacana pemindahan tersebut. Menurut mereka, gagasan itu telah disampaikan dalam forum internasional, sementara kementerian terkait kemudian menyebutnya masih sebatas wacana.

Selain aspek konservasi dan sosial budaya, PDI Perjuangan Banten mengingatkan potensi dampak ekonomi jika Badak Jawa dipindahkan dari Ujung Kulon.

Mereka menyebut ekowisata berbasis keberadaan Badak Jawa menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat setempat. Aktivitas tersebut menopang ekonomi pemandu wisata, nelayan, pemilik homestay, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Karena itu, hilangnya Badak Jawa dari Ujung Kulon dikhawatirkan turut memengaruhi aktivitas ekonomi warga," dalam rilisnya.

PDI Perjuangan Banten juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik proyek pemindahan tersebut, terutama setelah muncul pembahasan mengenai pencarian dana dari donor internasional.

Mereka meminta pemerintah membuka secara transparan tujuan, skema pendanaan, serta kajian yang menjadi dasar rencana pemindahan Badak Jawa.

Wacana pemindahan Badak Jawa disebut turut dikaitkan dengan ancaman tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau. Namun, PDI Perjuangan Banten mempertanyakan alasan pemerintah lebih dahulu membahas pemindahan satwa dibandingkan penguatan perlindungan masyarakat pesisir.

Mereka mengingatkan bahwa warga pesisir Pandeglang pernah terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.

Menurut PDI Perjuangan Banten, jika ancaman bencana menjadi pertimbangan utama, pemerintah semestinya lebih dahulu memastikan kesiapan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta program relokasi yang layak bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.

"Selamatkan manusianya dulu, baru bicara soal satwa," demikian penegasan dalam pernyataan tersebut.

PDI Perjuangan Banten menegaskan Badak Jawa bukan komoditas yang dapat dipindahkan begitu saja. Satwa tersebut dinilai telah menjadi bagian dari identitas Banten sekaligus kekayaan alam bangsa Indonesia.

Mereka meminta pemerintah tidak mengambil keputusan pemindahan tanpa kajian terbuka, pelibatan masyarakat, dan penjelasan transparan mengenai kepentingan di balik rencana tersebut.

Perlu diketahui, rencana relokasi badak jawa tersebut muncul sebagai upaya melindungi satwa langka itu dari ancaman bencana alam, terutama tsunami yang berpotensi terjadi akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan, keberadaan Gunung Anak Krakatau jadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari habitat alternatif bagi Badak Jawa.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat