Kredit Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Langkah pemerintah menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai organisasi teroris dipandang tepat.
"Sangat setuju mencap organisasi ini sebagai organisasi teroris," kata Pakar Hukum Internasional, Prof Hikmahanto Juwana saat berbicara dalam webinar 'Penanganan Konflik di Papua Pasca Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Organisasi Teroris' di Jakarta, Jumat (7/5/2021).
Baca Juga: Hei Kalian, Hati-Hati! Ini Pak Polisi yang Ngomong: Bantuin Teroris KKB, Terancam Diciduk!
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini juga menegaskan tindakan separatisme yang dilakukan OPM merupakan ancaman dan harus dihapuskan secara once and for all.
"Organisasi ini harus diselesaikan sebagaimana mestinya dan juga sesuai dengan karakteristik militernya karena sudah menyusahkan warga Papua sejak lama. Penyelesaian juga harus diselesaikan secara perlahan konstruktif dan juga berjangka mengingat tingkat kesusahan konfliknya. Adapun pendekatannya tidak boleh menjadi prioritas pemerintah. Mengurangi kesenjangan di Papua yang penting," kata Hikmahanto.
Asdep Koordinator Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas Kemenkopolhukam, Brigjen TNI Iriyanto mensinyalir OPM ini tidak bergerak sendiri. "Mereka banyak kawan organisasi front lainnya yang digunakan sebagai bantu loncatan agar bisa self sustain organisasi tersebut dan juga melakukan koordinasi serangannya," kata Iriyanto.
Fakta menariknya, imbuh Iriyanto, OPM juga menggunakan teknologi sosmed untuk menyebarkan situasi dan juga kampanye teror yang mereka jalankan ke dunia luar. "Gagalnya PON dan juga kegiatan nasional yang ingin dilakukan pemerintah ini ulah mereka juga," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
Tag Terkait:
