Hasto Bikin PDIP dan Demokrat Memanas, Saling Serang Tak Kenal Arang!

Di akun Twitter miliknya, Rachland mengatakan, bagi SBY bansos adalah instrumen kesejahteraan sosial karena pasar tak sensitif dengan kemiskinan. Namun, kata dia, bagi PDIP bansos justru instrumen elektoral. Rachland juga menyinggung mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang kini berstatus terdakwa dalam dugaan kasus korupsi bansos Covid-19.

“Tak percaya? Coba Hasto tanya Mensos Juliari atau, bila dicegah KPK, pada Madam Bansos,” kata Rachland.

Bagaimana tanggapan PDIP? Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, apa yang disampaikan Hasto itu didasarkan atas fakta dan pengalaman yang ada selama ini. Meski begitu, komunikasi politik terus terjalin untuk membangun sinergitas bagi kepentingan bangsa ke depan.

“PDIP adalah partai yang mengedepankan politik kebangsaan yang inklusif dan mencerahkan,” kata Hendrawan saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Apakah koalisi PDIP dan Demokrat tertutup karena ada masalah dengan SBY? Kata Hendrawan, politik adalah soal seni kemungkinan. “Kalaupun ada perbedaan gelombang komunikasi, itu bukan hal yang dominan,” ucapnya.

Pegamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, omongan Hasto ini untuk menjaga konstituen atau pemilih, juga untuk menjaga perasaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketidakharmonisan antara SBY dan Megawati tampaknya masih membekas hingga sekarang.

Hendri menjelaskan, pada dasarnya politik di Tanah Air itu cair dan fleksibel. Hampir semua partai bisa berkoalisi. Kalau tidak berkoalisi di pusat, biasanya terjadi koalisi daat pilkada. “Tapi ini keputusan PDIP. Tentu dalam perjalaman bisa berubah apalagi Pilpres masih lama,” kata Hendri, saat dikontak, tadi malam.

Ketidakharmonisan SBY dan Mega sudah jadi rahasia umum. Keduanya terkesan saling menghindar atau menolak untuk bertemu di acara-acara kenegaraan. Keputusan SBY untuk maju bersaing dalam Pemilu Presiden 2004 dianggap sebagai penyebab utama awal mula keretakan hubungan SBY dengan Megawati. Ketika itu, SBY menjabat Menkopolhukam di bawah kabinet pemerintahan Presiden Megawati.