Kemarin Ngamuk-Ngamuk, Sekarang Ngaku Tak Paham Soal Dana Haji, UAS Nggak Malu Jadi Ustad?

Sebelumnya, beredar video UAS di media sosial yang membicarakan soal dana haji. Video ini kembali viral di tengah situasi Tanah Air yang cukup panas lantaran calon jamaah haji 2021 tidak bisa berangkat.

"Duit gak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk!" ujar UAS dalam video tersebut.

"Kami bayar haji untuk berangkat haji! Bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan, investasi," sambung UAS.

Baca Juga: Kemarin Ustad Somad Ngamuk Sejadi-jadinya Soal Dana Haji, Lha Sekarang Malah Bilang Gak Paham...

Lanjutnya, UAS mengatakan jika umat Islam sudah mengamuk maka para penguasa baru akan berhenti. Namun, jika sebaliknya kaum muslim tetap diam maka dana haji akan tetap dipakai. Karena itu, UAS mengingatkan para petinggi di Tanah Air bahwa kelak semua perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan yang Maha Kuasa.

Baca Juga: Tak Disangka, Tak Diduga, Nama Ustad Somad Masuk Capres, Eits... Mas Ganjar Paling Juara...

"Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT!" ujar UAS.

"Silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden, jabatan kalian hanya dua periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya!" tukasnya.

Adapun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko dengan tegas membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia yang telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, NTB.

Ditegaskan oleh Moeldoko bahwa saat ini setoran dana calon haji yang dikelola oleh Pemerintah masih tersimpan aman. Namun pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19.

"Saya sudah berbicara dengan pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, red.) bahwa uangnya aman," kata dia.

"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke tanah suci karena faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi masalah yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap mantan Panglima TNI itu.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan dan negara, terutama bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji.

"Jadi tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini. Kalau ada isu macam-macam, itu menyesatkan," kata Moeldoko.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji