OJK Sumbagut Sosialisasikan Peraturan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin”.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Antonius Ginting mengatakan meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan kepada perkembangan industri jasa keuangan, termasuk kepada lembaga penjamin di Indonesia, namun penyaluran penjaminan kepada masyarakat masih cukup menggembirakan, dimana total outstanding penjaminan usaha produktif dan non produktif oleh Perusahaan Penjaminan secara nasional mengalami kenaikan sebesar 14% secara year on year dari Rp235 triliun posisi bulan April 2020 menjadi Rp268 triliun posisi April 2021.

Baca Juga: OJK Klaim Percepatan Vaksinasi Bantu Pemulihan Ekonomi

Baca Juga: Stabilitas Keuangan Terjaga, OJK Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19

"Pertumbuhan penyaluran penjaminan pada masa pandemi saat ini sangat membantu dalam proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi program strategis pemerintah dalam membantu UMKM dalam memperoleh modalnya dengan adanya penjaminan yang memadai. Namun ada baiknya pertumbuhan tersebut juga harus tetap mengikuti ketentuan penyelenggaraan usaha lembaga penjamin, serta dibarengi dengan tindakan-tindakan preventif apabila terdapat resiko dikemudian hari," katanya, Kamis (24/6/2021).

Dikatakannya, pengawasan OJK terhadap Industri Jasa Keuangan baik kepada Industri Jasa Keuangan Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank dituangkan dalam bentuk POJK dan SEOJK. 

"Penyusunan POJK dan SEOJK tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha dari seluruh Industri Jasa Keuangan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi OJK, yaitu dalam mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat," ujarnya.