Negara Kreditur Batalkan US$14 Miliar Utang Sudan, Ternyata yang Dilakukan...

Warta Ekonomi, Paris -

Negara-negara kreditur setuju untuk membatalkan $14,1 miliar utang internasional Sudan, sekaligus memuji reformasi ekonomi dan upaya memerangi kemiskinan. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (16/7/2021), Klub Paris juga mengumumkan bahwa mereka menjadwal ulang sisa utang Sudan senilai $9,4 miliar kepada kelompok tersebut, dan mengulurkan kemungkinan lebih banyak keringanan utang di masa depan.

Dilansir Times of Israel, utang luar negeri Sudan secara keseluruhan diperkirakan mencapai $70 miliar. Klub Paris, sekelompok 22 negara yang memberikan pinjaman kepada pemerintah yang membutuhkan, mendesak pemberi pinjaman lain untuk memberikan pengampunan utang serupa.

Baca Juga: Utang Bertumpuk, Inggris Hadapi Lonjakan Terbaru dalam Rencana Nol Karbon

Di halaman Facebook-nya, Menteri Keuangan Sudan Gebreil Ibrahim mengucapkan selamat kepada rakyat Sudan atas perkembangan ini. Dia bersumpah untuk bekerja mencapai kesepakatan serupa atau "bahkan lebih baik" dengan kreditur lain dari luar Klub Paris.

Pengumuman pada Jumat (16/7/202) itu datang setelah Dana Moneter Internasional (IMF) mengumumkan paket bantuan utang $1,4 miliar untuk Sudan bulan lalu. Prancis membatalkan utang $5 miliar Sudan dalam upaya untuk mendukung kepemimpinan transisi negara itu dan membantu ekonominya yang lumpuh.

Pemerintah gabungan militer-sipil Sudan yang telah memerintah negara Afrika setelah pemberontakan rakyat telah mengambil serangkaian langkah berani untuk mencoba menghidupkan kembali ekonomi yang babak belur dan terdistorsi di mana penyelundupan merajalela.

Itu termasuk mengambangkan mata uangnya, mulai mengatasi subsidi pemerintah yang besar, terutama pada bahan bakar, dan mencari investasi dari donor internasional.

Tetapi beberapa tindakan juga mengancam untuk semakin memiskinkan beberapa orang termiskin di negara itu, dan telah menghadapi tentangan dari para aktivis pro-demokrasi yang memimpin pemberontakan rakyat melawan Presiden otokratis Omar al-Bashir yang memerintah negara itu selama hampir 30 tahun.

Pemberontakan itu menyebabkan penggulingan al-Bashir oleh militer pada April 2019. Sejak itu, negara itu berada di jalur yang rapuh menuju demokrasi dengan tantangan ekonomi yang menakutkan yang merupakan ancaman besar bagi transisi itu.

Sudan menjadi paria internasional setelah dimasukkan dalam daftar negara sponsor teror Amerika Serikat pada 1990-an.

Mantan Presiden Donald Trump menghapus Sudan dari daftar hitam setelah pemerintah transisi setuju untuk membayar $335 juta sebagai kompensasi bagi korban serangan yang dilakukan oleh jaringan al-Qaida Osama bin Laden ketika pemimpin teror itu tinggal di Sudan. Penghapusan itu juga merupakan insentif bagi Sudan untuk menormalkan hubungan dengan Israel.