Soal PPKM, Pemerintah Daerah Harus Gerak Cepat Salurkan Bansos!

Berkenaan dengan adanya pemerintah daerah yang sudah tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menurut Saan tidak ada alasan untuk tidak menyalurkan stimulus tersebut. Bahkan, anggaran untuk penanganan covid-19 bukan hanya berasal dari pemerintah daerah.

"Harus tetap ada, kan ada anggaran-anggaran lain yang bisa digeser," tegasnya.

"Untuk Covid-19 banyak anggaran, bukan hanya di pemda, tapi pusat. Tinggal bagaimana melakukan pergeseran-pergeseran terkait anggaran," tambahnya.

Jika tidak segera diberikan bantuan sosial, lanjut Saan,  khawatir akan terjadi gesekan di masyarakat seperti yang terjadi di Kota Bandung. "Mungkin hal-hal seperti itu harus diantisipasi pemerintah, sehingga tak ada gejolak sehingga masyarakat yang terdampak bisa diberi kompensasi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan bantuan sosial dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan. Jumlah penerima bansos di Jabar mengalami peningkatan, dari sekitar 40 persen menjadi 64 persen dari total penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa. 

"64 persen warga Jabar di-cover oleh bantuan sosial formal. Yang dulunya dari pemerintah pusat hanya 40-an persen, sekarang sudah 60-an persen. Kemudian ada bantuan dari kabupaten/kota," katanya.

Sedangkan bagi warga Jabar yang terdampak PPKM, tapi tidak terdata dan tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat, akan di-cover oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar. 

"Provinsi akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di DTKS atau di data formal. Saya minta juga kepada rekan-rekan wartawan kalau menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, itu bisa kita bantu dari provinsi," jelasnya.