Pada Masa PPKM Level 4: Masyarakat Harus Aktif Lakukan Perubahan

Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai daerah terus dilakukan.

Pemerintah pusat dengan melibatkan peranan pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota, TNI/POLRI, dan Satgas Penanganan COVID-19, terus berupaya menurunkan laju penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19.

Baca Juga: Kasus Aktif dan BOR di Jawa-Bali Cenderung Alami Penurunan Selama PPKM Level 4

Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, Sumadi SH., MH, mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19, termasuk mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dengan mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021.

“Kalau kita lihat, kondisi di jalan wilayah Yogyakarta selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya. Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 memang dilakukan pembatasan-pembatasan, dan hal ini diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Sumadi dalam Dialog Produktif yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (28/7).

Sumadi mengakui, PPKM Level 4 efektif membatasi mobilitas warga, dan sejauh ini warga DIY taat dan mematuhinya. “Kami libatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa pembatasan aktivitas ini demi kepentingan bersama, sehingga jika ada penyekatan masyarakat akan memahaminya,” tuturnya.

Pemda DIY terus mendorong sejumlah upaya untuk menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 bekerja sama TNI Polri dan Satgas Penanganan COVID-19, di antaranya dengan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, termasuk menambah persediaan oksigen di RS serta layanan dukungan untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Sumadi menambahkan, bed occupancy ratio (BOR) Provinsi DI Yogyakarta juga mengalami penurunan setelah PPKM diberlakukan dengan ketat dan penanganan di sektor hilir dilakukan dengan baik.

“Selain tingkat keterisian tempat tidur yang menurun, kami juga membuka RS darurat di berbagai lokasi. BOR sempat di atas 80%, dan kami tambahkan fasilitas kamar tidurnya sehingga berhasil menurunkan BOR. Strateginya, pasien yang masuk RS hanya yang membutuhkan penanganan darurat, pasien yang sembuh dipindah ke shelter yang juga dilengkapi nakes dan akomodasi sesuai kebutuhan sehingga beban RS berkurang,” jelas Sumadi.

DI Yogyakarta juga menggencarkan 3T (Tracing, Testing, Treatment) terutama setelah ada kenaikan angka kematian. “Banyak yang meninggal dalam isolasi mandiri. Saat itu ada sekitar 25 ribu orang yang melakukan isolasi mandiri yang tidak dikontrol karena mereka tidak lapor RT atau puskesmas. Saat saturasi oksigen menurun, penanganan menjadi terlambat,” ujar Sumadi.

Pemda Yogyakarta juga siap menyalurkan bansos berupa uang, sembako, obat-obatan dan vitamin ke masyarakat terdampak. “Kami sudah mendapat lampu hijau dari pusat terkait penggunaan Dana Keistimewaan untuk penanganan COVID-19. Semua upaya penanganan COVID-19 diupayakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat bisa mengggunakan bantuan permodalan dengan menjalankan bisnis sesuai prokes,” urai Sumadi.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sonny Harry SE., ME menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mengendalikan pandemi. “Karenanya, sejak akhir tahun lalu pemerintah telah membentuk Duta Perubahan Perilaku yang mengajak partisipasi masyarakat agar mengedukasi sesama warga pentingnya mematuhi prokes, memahami risiko dan bahaya COVID-19,” ujarnya.

Sonny menambahkan, sejak 7 Desember 2020 hingga hari ini (28/7), jumlah Duta Perubahan Perilaku telah mencapai 107.98 orang, yang telah mengedukasi 55 juta orang. “Para Duta Perubahan Perilaku ini melibatkan mahasiswa, pramuka, ibu PKK, satpol PP, tokoh agama dan masyarakat, penyuluh KB/sosial yang bekerja secara sukarela,” jelas Sonny.

Para Duta itu telah membagikan 17,2 juta masker kepada masyarakat. Selama PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 telah terjadi penambahan Duta Perubahan Perilaku 13 ribu orang yang direkrut, dilatih dan diterjunkan ke masyarakat, di mana sekitar 2,7 juta orang telah mendapatkan edukasi langsung.

Duta Perubahan Perilaku yang tersebar di 34 provinsi dan 427 kabupaten/kota berkontribusi untuk meningkatkan angka kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat, khususnya dengan pemberlakukan PPKM sejak 3 Juli hingga kini. Di kesempatan yang sama, Dokter Konsultan RSDC Wisma Atlet, dr. Andi Khomeini Takdir SpPD-KPsi, mengatakan bahwa sebagai dokter bukan hanya membantu dan merawat pasien di RSDC Wisma Atlet, juga berusaha mengurangi jumlah pasien yang dirawat di RS.

“Tujuannya adalah bagaimana agar kurva pandemi selandai mungkin. Untuk itu perlu dilakukan upaya preventif promotif,” ujarnya. Guna lebih meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membantu mengendalikan pandemi, dr Khomeini menyarankan perlunya penambahan Duta Perubahan Perilaku di tiap daerah.

“Kemenangan-kemenangan kecil bisa diraih. Ada titik terang di ujung lorong. Dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama mengatasi pandemi. Dengan menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, hal ini akan berikan hasil yang baik,” pungkasnya.