Ketum Nasdem Surya Paloh: Tanya Dulu ke Rakyat, Perlu atau Tidak?

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta persoalan amandemen terbatas UUD 1945 yang kini digaungkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo agar ditanyakan kembali ke masyarakat.

Hal itu guna menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rencana amandemen terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN.

Baca Juga: Bersyukur Indonesia Memiliki KPK, Surya Paloh: Sayangnya Pemberantasan Korupsi Masih Didramatisasi

"Jadi pada sibuk bicara amandemen terbatas, MPR mengusulkan, ketuanya mengusulkan amandemen terbatas. Bagi Nasdem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat kalau mau amandemen," kata Surya Paloh dalam Dialog Kebangsaan Memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

Dari pertanyaan tersebut tentu akan ada respons dari masyarakat terkait amandemen. Menurutnya, bukan hal mustahil apabila ternyata masyarakat tidak sekadar ingin melakukan amandemen terbatas. "Tanya, perlu gak ada amandemen terbatas. Jangan-jangan masyarakat bilang gak cukup terbatas. Kita amandemen saja ke sana," ujarnya.

"Kalau memang nggak berani ke sana, sebaiknya jangan amandemen itu pikiran-pikiran kita," tuturnya.

UUD 1945 Bukan Kitab Suci

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan kitab suci. Karenanya, kata Bamsoet, bukan hal tabu jika ada amandemen untuk melakukan penyempurnaan. Sebabnya, menurut Bamsoet, konstitusi akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bukanlah kitab suci karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah, konstitusi akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya," kata Bamsoet dalam pidato memperingati Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR, Rabu (18/8).

Bamsoet sekaligus menyampaikan bahwa saat ini MPR mendapati adanya aspirasi masyarakat untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Aspirasi itu yang kemudian direspons MPR untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945.

"Saat ini sedang ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan adanya arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR, yaitu kehendak menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara," ujar Bamsoet.

Bamsoet menyadari bahwa jalan menuju ke arah amandemen memang masih panjang. Ia berujar jika mengacu pada 2 periode yang lalu, periode MPR 2009-2014 dan 2014-2019, PPHN umumnya hanya melalui undang-undang.

Namun, atas dasar rekomendasi MPR di dua periode tersebut dan periode MPR saat ini, MPR di bawah kepemimpinan Bamsoet diharapkan dapat mendorong PPHN dengan payung hukum yang lebih kuat, yaitu melalui TAP MPR. "Kenapa? Agar seluruhnya patuh dan tidak bisa diterpedo dengan perpu," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, ada arus besar yang menginginkan bangsa Indonesia kembali memiliki bintang pengarah dalam jangka panjang. Mengingat, kata dia, sebentar lagi akan masuk pada tahun emas Indonesia pada 2045.

Ia menilai dengan keunggulan yang dimiliki, semisal bonus demografi, rakyat Indonesia akan bertambah menjadi 318 juta pada tahun 2024 dan didominasi oleh anak-anak muda atau generasi muda produktif dengan 70 persennya adalah generasi produktif. Dikatakan Bamsoet, diperlukan satu perencanaan yang visioner yang mampu membaca berbagai tantangan zaman yang terus menerus berkembang.

"Sehingga arus besar ini harus menjadi perhatian kami di MPR bahwa nanti apakah akan dilakukan amandemen terbatas untuk mengakomodasi arus besar ini, ataukah kembali seperti dulu lagi oleh undang-undang. Ini sangat tergantung pada dinamika politik yang ada, sangat tergantung pada stakeholders di gedung ini, yaitu para pimpinan partai politik, para cendekiawan, para akademisi, para praktisi yang dapat mewujudkan itu semua," kata Bamsoet.