Wanita Afghanistan Dilarang Taliban Lakukan Kegiatan Olahraga karena Tak Pantas

Wanita Afghanistan, termasuk tim kriket wanita negara itu, akan dilarang bermain olahraga di bawah pemerintahan baru Taliban. Dalam sebuah wawancara dengan penyiar SBS Australia, wakil kepala komisi budaya Taliban, Ahmadullah Wasiq, mengatakan olahraga wanita dianggap tidak pantas dan tidak perlu.

“Saya kira perempuan tidak boleh bermain kriket karena perempuan tidak harus bermain kriket,” kata Wasiq, dikutip laman The Guardian, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga: Duh! Pejuang Taliban Pakai Cambuk pada Demonstran Wanita Afghanistan

“Dalam kriket, mereka mungkin menghadapi situasi di mana wajah dan tubuh mereka tidak tertutup. Islam tidak mengizinkan wanita untuk dilihat seperti ini," tambahnya.

“Ini adalah era media, dan akan ada foto dan video, dan kemudian orang-orang menontonnya. Islam dan Imarah Islam [Afghanistan] tidak mengizinkan wanita bermain kriket atau olahraga yang membuat mereka terekspos,” pungkas Wasiq.

Larangan bermain olahraga muncul di tengah meningkatnya bukti bahwa sikap Taliban terhadap perempuan hampir tidak berkurang sejak mereka terakhir berkuasa, meskipun ada klaim sebaliknya.

Isu hak-hak perempuan kemungkinan akan mendominasi bagaimana rezim tersebut dinilai oleh masyarakat internasional, dengan sikap terhadap olahraga perempuan dan pemerintah yang semuanya laki-laki menjadi tanda peringatan yang tidak menyenangkan.

Sementara pejabat di dewan kriket Afghanistan mengatakan mereka belum diberitahu secara resmi tentang nasib kriket wanita, program dewan untuk anak perempuan telah ditangguhkan.

Olahragawan, termasuk pemain kriket, telah bersembunyi di Afghanistan sejak Taliban berkuasa di tengah penarikan pasukan asing pimpinan AS bulan lalu, dengan beberapa wanita melaporkan ancaman kekerasan dari pejuang Taliban jika mereka ketahuan bermain.

Sebelumnya, pemerintah sementara baru Taliban yang ditarik secara eksklusif dari jajaran loyalis secara resmi mulai bekerja pada hari Rabu (8/9/2021), dengan kelompok garis keras yang mapan di semua pos utama dan tidak ada wanita –meskipun sebelumnya telah berjanji untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

Mullah Mohammad Hassan Akhund, seorang menteri senior selama pemerintahan Taliban pada 1990-an, diangkat sebagai perdana menteri sementara, kata juru bicara kelompok itu pada konferensi pers di Kabul.

Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban dan mendiang pemimpin tertinggi, Mullah Mohammed Omar, diangkat menjadi menteri pertahanan, sedangkan posisi menteri dalam negeri diberikan kepada Sirajuddin Haqqani, pemimpin jaringan Haqqani.

Salah satu pendiri Taliban Abdul Ghani Baradar, yang mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan AS pada tahun 2020, diangkat sebagai wakil perdana menteri.