Awas, Bohong Soal Kesehatan Megawati, Pak Hasto Bisa Susul Rizieq Shihab di Bui
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu (12/1/2020). Selain menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020, Rakernas ini juga menghasilkan rekomendasi, di antaranya komitmen PDIP dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI dan kebinekaan, kedaulatan wilayah serta ekonomi. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Refly Harun mengatakan, bahwa kalau mau menerapkan hukum, harus yang rasional.
“Jangan sengaja menargetkan agar orang-orang tertentu dikandangkan sampai, bila perlu sampai pemilu 2024 berakhir, hanya dengan alasan mengada-ada. Alasan yang ngga masuk akal,” tegasnya.
Sehubungan hal itu, Refly Harun mengatakan, dalam setiap kesempatan orang akan meminta perlakuan yang sama alias equality before the law.
Baca Juga: Heboh Jokowi Umumkan Indonesia Bebas Masker, Ini Faktanya...
“Kalau begitu kerumunan Jokowi dipermasalahan juga dong. Kalau begitu pernyataan Hasto kalau enggak benar dipermasalahkan juga dong,” kata Refly Harun.
Menurut Refly Harun, hal tersebut logika yang sangat aneh. “Ini kan nothing to do dengan soal kejahatan apalagi tindak pidana. Ini sebuah soal yang sebenarnya tak perlu dibesar-besarkan dalam konteks hoaks,” tegasnya.
Terkait hal itu, Refly Harun mendoakan agar HRS bisa dibebaskan di Mahkamah Agung.
“Saya takut mata pelajaran rasionalitas dan keadilan hukum itu jadi tumpul karena mereka senantiasa membawa kasus HRS sebagai contoh kasus tidak adilnya penerapan hukum di Indonesia. No law enforcement yang adil,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
