Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Taliban Minta Berbicara di Sidang Majelis Umum PBB, Jubir: Surat Diterima Sekjen

Taliban Minta Berbicara di Sidang Majelis Umum PBB, Jubir: Surat Diterima Sekjen Kredit Foto: AP Photo
Warta Ekonomi, New York -

Setelah mengambil alih Afghanistan, kini kelompok Taliban meminta untuk berbicara dengan para pemimpin dunia di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, yang saat ini sedang berlangsung. Taliban berargumen bahwa Presiden Afghanistan, Ashraf Gani, telah digulingkan dan Afghanistan telah tidak mengakui lagi Gani sebagai pemimpin negara.

Permintaan tersebut disampaikan ke PBB melalui surat dari Kementerian Luar Negeri Afghanistan yang diperintah Taliban.

Baca Juga: Prihatin ke Taliban, Begini Pinta Emir Qatar di Muka Sidang Majelis Umum PBB

Sekretariat PBB telah menyampaikan surat tersebut kepada komite kredensial untuk dijadikan bahan pertimbangan. Komite kredensial beranggotakan sembilan anggota yakni Rusia, China, Amerika Serikat (AS), Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Cile, Bhutan, dan Bahama.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menerima surat dari Duta Besar Afghanistan untuk PBB, Ghulam Isaczai, pada 15 September, berisikan daftar delegasi Afghanistan yang akan berpartisipasi dalam sidang.

Namun, lima hari kemudian, Guterres menerima surat lain dengan kop surat bertuliskan "Emirat Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri,'' yang ditandatangani oleh "Menteri Luar Negeri Afghanistan, Ameer Khan Muttaqi'', meminta untuk berpartisipasi dalam sesi debat umum PBB.

Dalam surat tersebut, Taliban mencalonkan juru bicaranya yang berbasis di Qatar, Mohammad Suhail Shaheen, sebagai Duta Besar Afghanistan untuk PBB yang baru.

Dilansir dari DW, Kamis (23/9/2021), Afghanistan sendiri dijadwalkan untuk memberi pidato terakhir pada hari terakhir Sidang Majelis Umum PBB pada 27 September mendatang, tetapi belum jelas siapa yang akan mewakili negara Asia Selatan itu. Saat Taliban menguasai Afghanistan pada tahun 1996-2001 silam, PBB menolak mengakui pemerintahan mereka.

Dilansir Associated Press, pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya telah mengetahui permintaan tersebut. Mereka mengatakan keputusan ada di tangan kesembilan anggota komite kredensial, di mana AS adalah salah satunya.

Seorang pejabat mengatakan bahwa komite "akan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan." Namun, tampaknya delegasi Taliban tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam sesi debat tingkat tinggi minggu ini.

Sementara itu, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Selasa 21 September 2021, menyerukan agar pemimpin dunia tidak berpaling dari Afghanistan yang kini dipimpin Taliban. Ia menyerukan "pentingnya untuk melanjutkan dialog dengan Taliban karena boikot hanya mengarah ke polarisasi dan reaksi, sedangkan dialog dapat membawa hasil positif.''

Ia pun meminta para pemimpin negara untuk memisahkan antara tujuan bantuan kemanusiaan dengan perbedaan politik.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: