AS Kurangi Dana, PBB Hapus 21 Persen Jabatan Staf dan Rampingkan Struktur

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memangkas 21 persen posisi staf dalam anggaran tahun 2026 sebagai bagian dari langkah efisiensi yang dijalankan organisasi tersebut. Kebijakan ini diumumkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya di Majelis Umum PBB mengenai Inisiatif UN80, Kamis (28/5).

Guterres mengatakan pengurangan posisi dilakukan dengan upaya meminimalkan dampak terhadap pegawai. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses reformasi yang telah dimulai sejak awal 2024 untuk menekan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi organisasi.

Selain memangkas jabatan, PBB juga melakukan restrukturisasi internal dengan menggabungkan 11 tim ke dalam satu platform administrasi bersama yang melayani sekitar 6.000 personel di New York. Model serupa akan diperluas ke lima lokasi tugas lainnya.

Upaya pengurangan posisi staf diperkirakan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Dalam penyusunan anggaran 2027, PBB berencana memangkas lapisan hierarki di tingkat senior sekaligus mulai mengurangi jumlah jabatan senior. Kebijakan tersebut diharapkan dapat diperluas lagi dalam anggaran 2028.

Program efisiensi ini merupakan bagian dari Inisiatif UN80 yang diluncurkan Guterres tahun lalu. Melalui inisiatif tersebut, PBB menjalankan audit operasional untuk merampingkan pengeluaran dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi.

Reformasi tersebut berlangsung di tengah berkurangnya kontribusi anggaran dari Amerika Serikat serta evaluasi ulang pendanaan berbagai program PBB oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Melalui Inisiatif UN80, PBB berupaya membangun organisasi yang lebih gesit, hemat biaya, dan terintegrasi agar mampu merespons tantangan global secara lebih efektif di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan keterbatasan sumber daya.

Selain fokus pada efisiensi anggaran, inisiatif itu juga diarahkan untuk memperkuat kinerja PBB di bidang perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, serta menciptakan sistem kerja yang lebih terkoordinasi guna menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan.