Moeldoko ke Dubes UE: Ini Bukti Keberpihakan Pemerintah Indonesia ke Petani Sawit

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan ekonomi hijau (green economy). Hal tersebut disampaikannya saat bertemu Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, di Kantor Staf Presiden pada Rabu (29/9).

"Kita selalu tekankan bagaimana kita bisa memahami keinginan global terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, mencapai standar-standar bekerja baik dan aman, serta penghargaan terhadap masyarakat lokal," kata Moeldoko seperti dikutip dari siaran pers KSP, Kamis (30/9).

Baca Juga: 4 Alasan Petani Sawit Harus Dilibatkan demi Keberlanjutan Biodiesel

Moeldoko juga menyampaikan isu ekonomi hijau menjadi salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Vincent Piket mengapresiasi langkah baik Indonesia, terutama karena kebijakan pro lingkungan ini sejalan dengan visi Uni Eropa.

Dalam pertemuan ini juga dibahas isu penolakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia yang sebelumnya sempat berkembang. Moeldoko yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meyakinkan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui program peremajaan sawit rakyat.

Kebijakan ini akan menjamin kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan baru secara ilegal. Program peremajaan yang disubsidi oleh pemerintah ini dikhususkan bagi perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan paling banyak 4 hektare per petani.

Moeldoko menegaskan, kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil di sektor sawit. "Karena kalau masyarakat tidak memiliki kegiatan kelapa sawit, dia justru akan merusak hutan," ujar Moeldoko.

Sementara itu, Vincent Piket mengatakan, Uni Eropa tidak pernah menutup pintu ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Sebab, 20 persen impor minyak kelapa sawit di Uni Eropa masih bergantung pada Indonesia. Uni Eropa juga masih berkomitmen memberlakukan tarif rendah bagi Indonesia terkait ekspor impor CPO.

"Uni Eropa sedang melakukan riset kembali tentang minyak kelapa sawit, kedelai, biji kanola, gula, dan lain sebagainya. Kita sedang menunggu hasilnya. Kalau diperlukan agar kebijakannya diubah, kami akan mengubahnya," ujar Vincent.