Kredit Foto: Antara/Aswaddy Hamid
Pemerintah perlu mengatur pola kemitraan antara petani dengan perusahaan untuk pengembangan program biodiesel ke tahap selanjutnya. Menurut Manajer Kolaborasi Traction Energy Asia, Ricky Amukti, hal tersebut dilakukan agar program biodiesel dapat berjalan sesuai dengan visi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi, petani sawit mandiri atau swadaya, memang harus dilibatkan guna memenuhi rantai pasok biodiesel," kata Ricky, dikutip Elaeis.co.
Baca Juga: Valid! Sawit Kurangi Emisi GRK Paling Besar Dibandingkan Minyak Nabati Lain
Menurut Ricky, terdapat empat alasan mengapa pemerintah harus melibatkan petani swadaya demi keberlanjutan biodiesel. Pertama, dari di sisi lahan. Pasalnya, perkebunan sawit swadaya menguasai 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Kedua, dapat membantu perekonomian rakyat kecil karena memasukkan pekebun sawit swadaya dalam rantai pasok produksi biodesel. Ketiga, melibatkan pekebun sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel, dapat mengurangi risiko deforestasi dan menjaga hutan alam yang tersisa.
"Nah, yang terakhir, menggunakan TBS kelapa sawit dari perkebunan swadaya, juga dapat mengurangi emisi dari keseluruhan daur produksi biodesel," kata dia.
Menurut Ricky, ada dua opsi yang dapat dilakukan pemerintah untuk petani swadaya dalam tata niaga biodiesel. Pertama, secara langsung. Artinya memfasilitasi petani swadaya untuk membangun pabrik sendiri dan membangun kilang biodesel sendiri.
"Nah, opsi keduanya, saya boleh katakan, semilangsung. Artinya, petani bermitra dengan pabrik-pabrik kelapa sawit yang menyuplai biodiesel di Indonesia," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
