Untuk Sawit, Uni Eropa Masih Bergantung Pada Indonesia, Tapi Kok?

Uni Eropa masuk ke dalam Top 5 negara importir minyak kelapa sawit terbesar asal Indonesia. Data BPS mencatat, nilai ekspor sawit dari Indonesia ke Uni Eropa sepanjang Januari - Mei 2021 tumbuh 20,85 persen menjadi US$1,69 miliar, dibandingkan periode sama tahun 2020 yang sebesar US$1,4 miliar.

Sementara itu, nilai ekspor sawit Indonesia dan produk turunannya ke Uni Eropa mencapai US$3,1 miliar pada 2020. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar US$3 miliar.

Baca Juga: Mantap! Kontribusi Kelapa Sawit di Hari Batik Nasional

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri, menjelaskan, di pasar Eropa hambatan utama perdagangan sawit berasal dari kebijakan non tarif terutama di Uni Eropa. 

Perlu diketahui, pada Maret 2019 lalu, Komisi Uni Eropa telah meloloskan aturan pelaksanaan (delegated act) atas Renewable Energy Directive/RED II. Dalam dokumen tersebut, Komisi Uni Eropa menyimpulkan bahwa kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global dan tidak mengkategorikan CPO sebagai bahan baku produksi biofuel.

Kebijakan ini juga mewajibkan negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan RED II paling sedikit 32 persen dari total konsumsi energi negaranya dan bahkan berencana menghapus secara bertahap penggunaan kelapa sawit hingga 0 persen pada tahun 2030.

Terkait hal ini, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Rabu pekan lalu mengatakan, “Uni Eropa tidak pernah menutup pintu ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia." 

Dikatakan Vincent, hampir 20 persen, impor minyak kelapa sawit Uni Eropa masih bergantung kepada Indonesia. Uni Eropa juga masih akan berkomitmen untuk memberlakukan tarif rendah bagi Indonesia terkait ekspor impor CPO.

“Uni Eropa sedang melakukan riset kembali tentang minyak kelapa sawit, kedelai, biji kanola, gula dan lain sebagainya. Kita sedang menunggu hasilnya. Kalau diperlukan agar kebijakannya dirubah, kami akan mengubahnya,” kata Vincent.