Asyik! Pimpinan Partai Ini Janjikan Duit Jatah Bulanan untuk Rakyat, Nominalnya...

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal resmi terpilih menjadi Presiden Partai Buruh 2021-2026. Dia terpilih dalam Kongres Partai Buruh ke-4 yang digelar pada 4-5 Oktober di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

Setelah terpilih, Said pun membeberkan janji-janji jika Partai Buruh lolos verifikasi hingga parliamentary threshold atau ambang batas lolos ke DPR. Salah satunya, memberikan uang bulanan kepada rakyat.

Baca Juga: Partai Buruh Segera Dideklarasikan, Siapa Yang Bakal Membiayai ?

“Kalau Allah berkehendak mengantarkan kami lolos verifikasi KPU dan parliamentary threshold, tidak usah muluk-muluk. Apa bentuknya? Kasih makan rakyat. Setiap rakyat kasih rekening setiap bulan,” ujarnya, di acara Kongres Partai Buruh kepengurusan 2021-2026, di Jakarta Pusat, kemarin.

Partai Buruh akan mendesak Pemerintah memberikan bantuan duit Rp500 ribu per bulan untuk minimal 100 juta warga negara. Program ini, menjadi pembeda kebijakan parpol maupun Pemerintah saat ini.

“Penduduk kita 260-an juta. Kami kasih ke setengahnya, 100 juta orang. Sebanyak 100 juta dikali Rp500 ribu rupiah, cuma Rp 50 triliun, dari APBN Rp 2.200 triliun. Kurangin anggaran Pemerintah yang aneh-aneh, integrasikan BLT dan bantuan sosial lain,” tuturnya.

Kongres Partai Buruh ke-4 merupakan deklarasi ulang, sekaligus penetapan kepengurusan baru yang kini dipimpin Said Iqbal. Kini, Partai Buruh semakin besar dengan 11 organisasi induk di dalamnya. Di antaranya, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rumah Buruh Indonesia, hingga Serikat Petani Indonesia (SPI).

Partai Buruh berikhtiar agar bisa memperjuangkan kelas

pun pekerja di dunia politik. Asumsinya, suara buruh di barisan ekstra parlemen tidak terakomodir dengan partai yang ada di Senayan.

Namun, gegap gempita terpilihnya Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh dianggap biasa saja oleh organisasi buruh di Bekasi, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI).

Sekretaris FSBDSI Kota Bekasi, Purwadi justru khawatir, kehadiran Partai Buruh yang konon digerakkan sejumlah elemen buruh, menambah keterbelahan kekuatan buruh yang saat ini sudah tercerai-berai karena pimpinannya menjadi politisi di banyak partai politik. “Justru mengganggu peran di antara kaum buruh akan semakin besar terjadi,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Purwadi memberikan contoh. Ketika ada kepentingan politik yang menyangkut sektoral industri. Misalnya, upah murah atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diamini politisi maupun Pemerintah. Sementara, aktivis buruh tetap berjuang di jalur ekstra parlemen alias demonstrasi.

“Niat baik membentuk Partai Buruh memang perlu mendapat apresiasi. Tetapi yang dikhawatirkan itu setelah pemilu. Ketika mereka yang duduk di parlemen tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi buruh,” terangnya.

Dikatakan, Partai Buruh bukan pendatang baru di dunia politik. Partai ini merupakan kontestan Pemilu 1999-2009. Setelah itu, absen di dua Pemilu. Purwadi menduga, absennya Partai Buruh di Pemilu 2014 dan 2019 karena tidak mampu bersaing dengan partai yang memiliki infrastruktur hingga akar rumput.

Karena itu, kata dia, FSBDSI tidak tertarik bergabung dengan Partai Buruh. Baginya, tidak efektif memperjuangkan kepentingan buruh melalui parpol yang sarat nuansa pragmatis. Selain itu, untuk bisa duduk di kursi parlemen ongkosnya sangat besar.

Melihat kenyataan tersebut, Purwadi menyarankan agar para buruh lebih baik berjuang di wadah organisasi perburuhan. Sebab, ruang gerak para aktivis buruh semakin luas untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan para anggota-anggotanya itu sendiri. “Partai buruh akan sulit berkembang dan menguasai parlemen atau pemegang kebijakan di pemerintahan,” tutupnya.