Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu Dinilai Bisa Langgengkan Oligarki, Kenapa PDIP Setuju?

Sebanyak 8 partai politik di parlemen tegas menolak pemberlakuan sistem proporsional tertutup dalam pemilu mendatang. Hanya PDIP yang setuju dengan sistem yang tengah dikaji oleh Mahkamah Konstitusi ini.

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar menilai, sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu ini berpotensi menguatkan oligarki.

Baca Juga: Alasan Kenapa PDIP Begitu Ngotot Minta Sistem Proporsional Tertutup Dibuka JR

"Sistem ini justru berpotensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh elite partai," kata pria yang akrab disapa Gus Udin saat menjadi pemateri seminar bertajuk "Transformasi Gerakan Mahasiswa Menuju Keemasan Indonesia Tahun 2045" di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (8/1/2023).

Menurutnya, sistem proporsional tertutup juga akan menyebabkan tidak maksimalnya calon legislatif dalam melakukan kerja-kerja elektoral dalam meraup suara pada Pemilu 2024. Ia menilai, sistem proporsional tertutup juga akan melemahkan peran partai politik, karena mesin partai hanya bekerja sendiri tanpa dukungan dari para calon legislatif.

Baca Juga: Menterinya Disuruh Mundur, Balasan NasDem Nyelekit: Yang Lucu, Sejak Kapan PDIP Punya Hak Atur Presiden?

"Hal ini tentunya berimbas pada mesin partai yang hanya berjalan sendiri tanpa dorongan dan dukungan dari calon-calon yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat," ujar Gus Udin dalam seminar yang digagas oleh Aliansi BEM Se-Bogor Barat.

Sementara, Koordinator BEM Se-Bogor Barat, M Aminnullah, menyebutkan bahwa pihaknya menolak sistem proporsional tertutup karena karena dianggap dapat mencederai nilai-nilai demokrasi.