Pengakuan Rusia pada Pemerintah Taliban Dimungkinkan Jika Beberapa Persyaratan...

Rusia mungkin mengakui pemerintah Taliban di Afghanistan dengan syarat inklusivitas dan kepatuhannya terhadap hak asasi manusia, Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matviyenko mengatakan pada Kamis (21/10/2021).

"Taliban telah berkuasa, mereka mengendalikan seluruh negara dan perlu untuk mengadakan dialog dengan mereka, perlu untuk bertemu dengan mereka ... Tidak diragukan lagi, kontak juga diperlukan untuk meyakinkan Taliban untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar inklusif yang tidak hanya mencakup perwakilan dari suku dan etnis tersebut, orang-orang yang tinggal di wilayah Afghanistan, tetapi juga semua kekuatan politik," katanya kepada wartawan seraya menambahkan bahwa hanya konstruksi seperti itu yang akan stabil dan memastikan evolusi damai Afghanistan sebagai sebuah negara.

Baca Juga: Rusia Serukan Pemerintah Afghanistan yang Inklusif dalam Pembicaraan dengan Taliban

Dia mencatat bahwa Rusia, seperti halnya seluruh komunitas global, mendesak Afghanistan untuk "bergabung dengan barisan negara-negara beradab, menjamin dan melindungi hak asasi manusia, di atas segalanya, hak perempuan dan anak-anak."

“Masalah pengakuan atau non-pengakuan hari ini bukanlah tindakan prioritas. Saya pikir, bahwa jika sebagai hasil dari dialog ini, Taliban menerima persyaratan yang saya sebutkan, tidak hanya menyetujui secara tertulis tetapi mengimplementasikan dalam tindakan, saya pikir ini akan terjadi. menjadi, tentu saja, pengakuan mereka karena saat ini mereka adalah kekuatan sebenarnya di sana," kata ketua Dewan Federasi, melansir TASS, Jumat (22/10/2021).

Dia menambahkan bahwa ini adalah jalan yang sulit dan lambat dan semuanya akan bergantung terutama pada Taliban. Menurutnya, dialog yang digelar Rabu dalam rangka pembicaraan Moskow tentang Afghanistan itu bermanfaat.

“Tentu saja, menurut saya, hasil penting dari pertemuan dengan delegasi Taliban di Moskow adalah seruan kepada PBB, kepada masyarakat internasional untuk mengumumkan inisiatif bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan. Memang, ada keadaan yang mengancam. bencana kemanusiaan," jelas ketua Dewan Federasi, seraya menambahkan bahwa dia berharap PBB dan negara-negara lain akan mendukung misi kemanusiaan ini.

Pada Rabu, sesi ketiga pembicaraan Moskow tentang Afghanistan diadakan di ibukota Rusia. Format ini muncul pada tahun 2017 berdasarkan mekanisme konsultasi enam pihak oleh utusan khusus Rusia, Afghanistan, India, Iran, China, dan Pakistan.

Seperti yang dicatat oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia setelah pembicaraan, para peserta konsultasi menekankan pentingnya membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.

Setelah pemerintahan Biden mengumumkan akhir dari operasi militer Washington selama 20 tahun di Afghanistan dan peluncuran penarikan pasukannya, Taliban memulai serangan terhadap pasukan pemerintah Afghanistan.

Pada tanggal 15 Agustus, pejuang Taliban menyapu Kabul tanpa menghadapi perlawanan apapun, dan memperoleh kendali penuh atas ibukota Afghanistan dalam beberapa jam.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan dia telah mengundurkan diri untuk mencegah pertumpahan darah dan kemudian melarikan diri dari negara itu.

Pada tanggal 6 September, Taliban menyatakan kemenangan penuh di Afghanistan dan pada tanggal 7 September membentuk pemerintahan sementara yang secara eksklusif mencakup anggota gerakan radikal ini dan sebagian besar merupakan perwakilan dari kelompok etnis Afghanistan yang paling banyak, Pushtu.

Karena itu, banyak negara menyatakan bahwa kabinet semacam itu tidak inklusif, mendesak Taliban untuk memasukkan di dalamnya etnis dan agama minoritas dan perempuan.