Kredit Foto: Cita Auliana
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta presiden menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta. Usulan tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan daya beli pekerja dibandingkan pemberian insentif pajak yang hanya berlaku sementara.
Menurut Said Iqbal, kenaikan hal tersebut akan membuat pekerja memiliki ruang lebih besar untuk membelanjakan penghasilannya. Dampaknya tidak hanya dirasakan kalangan buruh, tetapi juga pelaku usaha kecil dan pekerja informal yang menggantungkan pendapatan dari konsumsi masyarakat.
Baca Juga: Masuk Rencana Adik Prabowo, Alas Purwo Ternyata Belum Tentu Cocok Jadi Rumah Baru Badak Jawa
Ia mengatakan, usulan kenaikan tersebut sebenarnya sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo di May Day 2025. Namun, hingga kini ia masih mendorong agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat konsumsi domestik.
"Selisih Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta, itu kan Rp 3 juta. Buruh pasti belanja. Jadi daya beli naik. Daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja, masyarakat kecil juga naik dalam pendapatannya. Tukang mi ayam, tukang bubur, pekerja informal," katanya dikutip Selasa (17/11/2026).
Said Iqbal menilai kenaikan hal tersebut seharusnya menjadi pilihan pemerintah dibandingkan mengandalkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Menurutnya, insentif pajak semacam itu memiliki keterbatasan karena bergantung pada keputusan pemerintah dan dapat dihentikan ketika periode pemberiannya berakhir. Sementara itu, kenaikan penghasilan tak kena pajak dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi pekerja.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan subsidi pajak yang diberikan untuk periode tertentu belum tentu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, perubahan batas penghasilan tidak kena pajak dianggap lebih tepat untuk memberikan kepastian kepada buruh.
"Kalau subsidi itu tahun 2027, 2028 bisa hilang. Kan subsidi. 2029 bisa hilang. Jadi yang benar itu bukan subsidi, PTKP," ujarnya.
Dengan menaikkan penghasilan tak kena pajak menjadi Rp7,5 juta, pekerja yang penghasilannya berada dalam rentang tersebut berpotensi memperoleh penghasilan yang lebih besar setelah memperhitungkan kewajiban pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan. Tambahan uang yang tidak terpotong pajak itu diharapkan masuk kembali ke aktivitas konsumsi masyarakat.
Bagi Said Iqbal, manfaat kenaikan penghasilan tak kena pajak tidak berhenti pada bertambahnya uang yang dapat dibawa pulang pekerja. Ia melihat kebijakan tersebut sebagai salah satu cara mendorong perputaran ekonomi dari tingkat bawah.
Ketika pekerja memiliki kemampuan belanja lebih besar, permintaan terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari juga berpotensi meningkat. Kondisi ini dapat memberikan dampak positif bagi pedagang makanan, usaha mikro, hingga pekerja informal yang menjadi bagian dari rantai ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan pedagang mi ayam dan bubur sebagai kelompok usaha kecil yang bisa ikut merasakan peningkatan pendapatan ketika konsumsi buruh meningkat.
Dengan demikian, kenaikan penghasilan tak kena pajak dipandang bukan sekadar kebijakan perpajakan untuk meringankan beban pekerja. Kebijakan itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas.
Baca Juga: Lawan Adik Prabowo, Warga Ujung Kulon Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
"PPN-nya naik, PPh-nya mungkin turun. Tapi ini kan cuma 5% setelah dipotong PTKP. Kalau PPN, langsung dari harga 11%. Jadi istilahnya keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Tapi daya beli naik, pertumbuhan ekonomi naik. Lapangan kerja tercipta baru," jelas Said Iqbal.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: