Wejangan Said Iqbal ke Prabowo: PPN Diturunkan, Daya Beli Masyarakat Naik Lagi
Kredit Foto: Istihanah
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu menurutnya mesti dilakukan sebagai langkah tambahan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya, pengurangan beban pajak konsumsi dapat membuat masyarakat memiliki kemampuan belanja yang lebih besar.
Usulan tersebut disampaikan Said Iqbal saat mendorong pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta. Ia menilai kedua kebijakan itu dapat saling melengkapi dalam memperkuat konsumsi rumah tangga.
Baca Juga: Ahmad Khozinudin: Gibran Jadi Beban Rakyat, Senayan Malah Bersorak
Said Iqbal menjelaskan, kenaikan pajak tak kena pajak akan memberikan tambahan ruang bagi pekerja untuk menggunakan penghasilannya. Sementara itu, penurunan pajak pertambahan nilai diharapkan membuat harga barang dan jasa lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat meningkatkan belanja.
"Tapi sebaiknya pajak pertambahan nilai diturunin sih karena kan daya beli, kalau pajak pertambahan nilai diturunin, daya beli naik lagi. Double naik. Tapi semua kita serahkan pada pemerintah," kata Said Iqbal dikutip Selasa (17/11/2026).
Menurut Said Iqbal, daya beli masyarakat tidak cukup hanya didorong melalui peningkatan pendapatan atau pengurangan potongan pajak penghasilan. Beban pajak yang dikenakan pada konsumsi juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
PPN merupakan pajak yang berkaitan langsung dengan transaksi barang dan jasa kena pajak. Karena itu, ia berpandangan penurunan tarif pajak pertambahan nilai dapat memberikan dorongan tambahan bagi masyarakat ketika melakukan pembelian.
Jika beban pajak konsumsi berkurang, masyarakat diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peningkatan aktivitas belanja tersebut juga berpotensi memberikan manfaat bagi pedagang dan pelaku usaha yang mengandalkan permintaan domestik.
Said Iqbal menyebut penurunan pajak pertambahan nilai dapat membuat kenaikan daya beli berlangsung lebih kuat. Ia menggambarkannya sebagai efek ganda apabila pemerintah juga merealisasikan kenaikan batas PTKP.
Artinya, pekerja diharapkan memiliki penghasilan setelah pajak yang lebih besar, sementara beban pajak dalam konsumsi dapat berkurang. Kombinasi keduanya dinilai berpotensi mendorong masyarakat untuk kembali meningkatkan pengeluaran.
Sebelumnya, Said Iqbal terlebih dahulu meminta pemerintah menaikkan penghasilan tak kena pajak dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta. Menurutnya, tambahan penghasilan yang tidak terkena pajak akan mendorong buruh meningkatkan konsumsi.
"Selisih Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta, itu kan Rp 3 juta. Buruh pasti belanja. Jadi daya beli naik. Daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja, masyarakat kecil juga naik dalam pendapatannya. Tukang mi ayam, tukang bubur, pekerja informal," katanya.
Baca Juga: Geger Wacana Habitat Badak Jawa Mau Dipindahkan Adik Prabowo Demi Tambang Emas
Bagi Said Iqbal, sasaran utamanya adalah memastikan masyarakat memiliki kemampuan belanja yang lebih baik. Ia berharap kombinasi kenaikan penghasilan tak kena pajak dan penurunan pajak pertambahan nilai dapat memperkuat konsumsi, menggerakkan usaha kecil, serta memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar