'Ngobrol Bareng Legislator': Indonesia Harus Tegakkan Kedaulatan di Bidang Teknologi

Transfer data dan sanksi hukum yang disambar kepada masyarakat akan memperkuat kedaulatan dalam penggunaan data digital. Bicara kedaulatan data tidak lepas dari kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan di dunia maya.

Indonesia sejauh ini secara umum bisa dikatakan bukan lah negara pencipta teknologi, tapi negara pengguna teknologi. Ini menjadi tantangan untuk menegakkan kedaulatan dan kemandirian dalam hal teknologi.

Demikian kesimpulan dalam diskusi Webinar Ngobrol Bareng Legislator yang bertajuk "Transfer Data dan Sanksi" yang diselenggarakan di Jakarta, pada Kamis (21/10). Agenda Webinar ini dihadiri oleh Dr. H. Sukamta selaku Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS dan Semuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Josua Sitompul selaku Koordinator Bidang Hukum Kominfo serta Narasumber lainnya yakni Noudhy Valdryno, Manajer Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Iqsan Sirie sebagai Dewan Pengurus Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Pribadi Indonesia.

Baca Juga: Ngobrol Bareng Legislator, Konsistensi adalah Kunci Kembangkan Literasi Digital

"Secara geopolitik, PDP bisa menjadi instrumen bagi entitas internasional untukmengucilkan suatu negara. Negara yang tidak memiliki adequacy bidang PDP akan terkucilkan dalam hal transfer data lintas negara. Artinya negara tersebuttidak akan dapat melakukan pertukaran data dalam pergaulan internasional," kata H. Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

"Undang-undang haruslah futuristik dan visioner. Maka, pengaturan data center harus ada di dalam wilayah NKRI. Negara ini harus punya power terhadap pengendali-pengendali data asing yang beroperasi di sini (over the top), salah satunya dengan mewajibkan data center. Dengan itu inilah tantangannya untuk menegakkan kedaulatan. Dan, kemandirian dalam hal teknologi adalah PR besarnya." tambahnya.