Melihat Kondisi di Sudan, KBRI Khartoum Siapkan Logistik buat 1.300 WNI

Warta Ekonomi, Khartoum -

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Khartoum tengah menyiapkan cadangan logistik bagi sekitar 1.300 WNI di tengah gejolak krisis di Sudan sejak kudeta militer awal pekan ini. KBRI juga menyiapkan kemungkinan evakuasi, bila keadaan memburuk di negara afrika tersebut.

Kuasa Usaha ad Interim dari KBRI Khartoum, Derry Iskandar, mengungkapkan, jaringan komunikasi di sana juga mengalami gangguan. Namun, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk membantu warga Indonesia di Sudan seandainya situasi memburuk.

Baca Juga: Ketakutan Dana Segar Disetop, Panglima Militer Sudan Pulangkan PM Abdalla Hamdok ke Rumah

“Agar para WNI tetap di rumah, selalu waspada, dan terus menjalin komunikasi dengan KBRI Khartoum,” ujarnya kepada BBC News Indonesia, Selasa malam (26/10/2021).

Pasalnya, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan menegaskan, penggulingan kekuasaan dilakukan demi mencegah perang saudara. Dengan dalih terancam bahaya, Perdana Menteri (PM) Abdalla Hamdok pun diamankan di rumah sang jenderal.

Berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak kudeta, Jenderal Burhan mengatakan kemarin, militer tidak memiliki pilihan lain selain membungkam para politisi yang menghasut orang-orang untuk melawan angkatan bersenjata. secara tegas, dia juga menyebut, upayanya ini bukanlah kudeta.

“Situasi bahaya yang kita lihat pekan ini bisa membawa negara ini ke dalam perang saudara,” ungkap Burhan, seperti dikutip Reuters, kemarin.

Terkait sejumlah pejabat yang ditangkap, termasuk PM Hamdok, dia menyebutkan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kini, Hamdok ditempatkan di kediaman Burhan dengan alasan keamanan.

“Perdana menteri ada di rumahnya. Namun, kami takut dia ada di situasi berbahaya, sehingga dia ditempatkan bersama saya di rumah saya,” lanjut Burhan.

Pada senin (25/10/2021), dia juga sempat muncul di televisi saat mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, badan yang dibentuk untuk mengupayakan pembagian kekuasaan antara militer dan warga sipil, serta membawa sudan menuju pemilihan umum yang bebas.

Pengambilalihan militer pada senin lalu (25/10) praktis menghentikan transisi sudan menuju demokrasi. Padahal, transisi tersebut telah berjalan sejak dua tahun pemberontakan rakyat saat menggulingkan Omar Al-Bashir pada 2019.