CENTRIS Minta Penegak Hukum Tidak Terjebak dengan Kerjasama Interpol Asing

Safeguard Defenders merilis investigasi terbarunya, dan untuk pertama kalinya menyajikan data tentang bagaimana China menyalahgunakan alat Interpol seperti Red Notices, untuk kepentingan politik negaranya.

NGO internasional pemerhati HAM ini melansir bagaimana penggunaan Interpol telah berubah secara dramatis sejak Presiden China, XI Jinping meluncurkan  kampanye "anti-korupsi".  

Perubahan ini dapat dilihat dari ekspansi cepat Interpol selama dua dekade terakhir dalam penggunaan Red Notice yang meningkat sepuluh kali lipat, dan difusi lima kali lipat. Penggunaan Red Notice antara lain untuk melakukan ekstradisi atau mengembalikan orang yang dituduh buronan ke China.

Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) meminta pemerintah khususnya aparatur penegak hukum untuk tidak terjebak dengan kerjasama interpol China, yang diduga telah disalahgunakan oleh negeri tirai bambu tersebut.

“Jangan sampai terjebak dengan permainan ini. Jelas kok data hasil investigasi NGO Safeguard Defenders, baca saja,” kata peneliti senior CENTRIS, AB Solissa kepada wartawan hari ini, Kamis, (18/11/2021).

Apalagi, lanjut AB Solissa, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa agen pemerintah China juga terlibat dalam memaksa mereka yang dituduh buronan melalui ancaman terhadap keluarganya di China.

Bukan hanya itu, China juga mengirim agen-agennya ke luar negeri untuk beroperasi secara ilegal di negara asing, mengintimidasi dan memaksa orang agar kembali ke China.