Pemulihan Pandemi Covid-19 Prioritaskan Prinsip yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Memburuknya kualitas pembangunan selama pandemi dibuktikan dengan bertambahnya kelompok miskin dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut laporan BPS pada Maret 2021, sebanyak 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Peningkatan kemiskinan terbesar di wilayah perkotaan yaitu sebanyak 1 juta orang, sedangkan di tingkat pedesaan meningkat sebanyak 120 ribu orang. Selain itu, sebanyak 75% rumah tangga mengalami penurunan kesejahteraan selama pandemi akibat turunnya pendapatan rumah tangga.

Associate Profesor Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Ketua Tim Ahli Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19, Poppy Ismalina, mengatakan bahwa pelajaran penting dari pengalaman Indonesia dan negara-negara lain adalah sektor kesehatan adalah prioritas pertama dalam menangani krisis pandemi menuju proses pemulihan dan paska pandemik.

Risiko dari tiga sektor yaitu sektor kesehatan, ekonomi-keuangan, dan sosial adalah risiko yang saling terkait satu sama lain dan apabila tidak dicarikan solusi yang mensinergikan ketiganya akan berdampak pada lambatnya proses pemulihan.

Baca Juga: 5 Cara Menguatkan Daya Tahan Mental saat Pandemi | Infografis

“Kerja bersama seluruh pihak dalam menyiapkan daya adaptasi masyarakat dan upaya memitigasi risiko dari tiga sektor tersebut sangat dibutuhkan," ucapnya dalam Diseminasi Publik: Usulan Masukan Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Covid-19 di Indonesia untuk Sektor Kesehatan, Jumat (19/11/2021).

Poppy mengatakan peta jalan dan strategi adaptasi untuk sektor kesehatan adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Disusul dengan penyusunan peta jalan dan strategi adaptasi yang didedikasikan untuk kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti petani, UMK, komunitas adat, kaum miskin kota-desa, komunitas difabel, dan perempuan di sektor informal.

Poppy berpendapat bahwa upaya untuk membawa proses pemulihan untuk lebih berkeadilan dan berkelanjutan maka strategi dan program yang direncanakan harus memuat prinsip kesetaraan, partisipasi, akses informasi dan membangun kepercayaan publik, akuntabilitas dan transparansi serta berkelanjutan.

Baca Juga: Pertajam Isu Digital Forum G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri Perjuangkan Kepentingan Nasional

“Semangat Indonesia untuk kembali bangkit dan menjadi lebih baik paska pandemi merupakan hal yang perlu dipelihara. Proses pemulihan dan kehidupan setelah pandemi pada akhirnya harus kita dedikasikan bagaimana seluruh aktivitas didedikasikan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia dan berkeadilan bagi semua pihak,” pungkasnya.