Akademisi Politik Menyoroti Demokrasi di Indonesia: Fungsi Pemerintah Kedodoran

Presiden Jokowi disebut mulai kedodoran kejar demokrasi Indonesia. Akademisi politik TB. Massa Djafar punya analisisnya.

Di matanya, kebebasan individu dalam demokrasi justru digunakan pejabat untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk diri mereka sendiri.

“Adanya demokrasi malah membuat fungsi pemerintah kedodoran dan supremasi hukum tak jalan. Bagaimana coba?” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (28/11).

Baca Juga: Petinggi PPP Blak-blakan Soal PAN Kemungkinan Mengisi Kursi Menteri Jokowi: Dulu 'Baku Pukul'...

Menurut Massa, jika demokrasi tak digunakan untuk meningkatkan supremasi hukum, sistem pemerintahan negara tersebut pasti sedang sakit.

“Demokrasi itu akan bisa berjalan efektif jika ada supremasi hukum. Kalau tidak, sudah pasti demokrasi itu sakit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pembungkaman kritik terhadap pemerintah saat ini juga terus terjadi. Tak hanya dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi pejabat politik juga ikut dibungkam.

Salah satu contoh kasusnya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang ditegur oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Fadli ditegur oleh Prabowo usai mengkritik Presiden Jokowi terkait banjir di Kalimantan akibat masifnya pembangunan.

“Banjir itu sampai hari ini belum surut, tetapi Jokowi juga belum menaruh perhatian ke sana. Di sisi lain, tak ada politisi yang melanjutkan suara Fadli,” tuturnya.

Baca Juga: Kembali Ada Deklarasi Prabowo-Puan untuk 2024: Pasangan yang Akan Bisa Membuat Rakyat Semakin Makmur

Massa mengatakan bahwa kebebasan individu dalam sistem demokrasi justru meningkatkan konflik kepentingan di antara pejabat negara.

“Bukannya digunakan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi justru memperkaya diri sendiri. Percuma juga jadinya demokrasi di negara ini,” katanya. (*)