Pak Jokowi Abaikan Hak Kebesan Sipil, Terduga Pelanggar HAM Kok Malah jadi Menteri

Oleh sebab itu, menurut Gufron, komitmen presiden untuk menuntaskan berbagai kasus yang berorientasi pada pemenuhan keadilan masih sebatas retorika normatif.

“Pernyataan presiden yang menyatakan bahwa ‘pemerintah berkomitmen menegakkan, menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat’ justru menciderai prinsip keadilan itu sendiri,” ucapnya.

Bahkan, menurutnya pernyataan tersebut kontras dengan langkah presiden yang justru mempertontonkan praktik impunitas kepada para terduga pelaku pelanggaran HAM berat.

“Hal tersebut terlihat dari adanya sejumlah mantan petinggi militer yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kasus-kasus yang terjadi, namun justru diangkat jadi menteri,” tandasnya.