Perjuangkan RUU TPKS, Nasdem Singgung Janji Puan Maharani

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) gagal dibawa ke forum rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Gagalnya RUU TPKS ini karena belum melewati tahapan di Badan Musyawarah (Bamus).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Muhammad Farhan, kecewa dengan kondisi tersebut. Ia menekankan pihaknya ditugaskan Fraksi NasDem dalam panitia kerja atau Panja RUU TPKS.

Baca Juga: Tanggapi RUU Ibu Kota Baru, Yusril Ihza Mahendra Ingatkan...

"Meminta maaf kepada masyarakat karena belum berhasil membawa RUU TPKS ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Jumat (17/12/2021).

Farhan memastikan, NasDem tetap konsisten memperjuangan RUU TPKS disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Dia mengatakan akan terus menjalin koordinasi dengan fraksi lain agar RUU itu diketuk di rapat paripurna.

"Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama lintas fraksi agar RUU yang sangat dinanti masyarakat itu tidak terus mengendap dan hanya menjadi penghuni tetap prolegnas dari tahun ke tahun," tuturnya.

Pun, ia menyinggung janji Ketua DPR Puan Maharani terkait kepastian RUU TPKS dibawa ke paripurna masa sidang berikutnya usai reses. "Kita juga berharap janji Ketua DPR untuk membawa RUU TPKS ke rapat paripurna pada persidangan di awal tahun depan pada 10 Januari 2022 benar-benar bisa terwujud," tuturnya.

Farhan menilai, mencuatnya kasus asusila dengan kondisi korban menyakitkan idealnya menjadi pemicu RUU TPKS. Sebab, ia meyakini RUU TPKS bisa jadi acuan hukum.

"Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi selama ini hendaknya menggugah seluruh anggota dan Pimpinan DPR RI untuk segera menjadikan RUU tersebut sebagai hukum positif di negeri ini," katanya.

Menurut dia, bukan pertama kalinya suatu RUU disetujui di tingkat Badan Legislasi (Baleg) tertahan di pimpinan dewan. Ia mencontohkan salah satunya adalah RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang disetujui Baleg pada Juli 2020 hingga sekarang belum dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

"Kita berharap RUU TPKS tidak mengalami nasib seperti RUU PPRT. Karena itu, masyarakat harus tetap memberikan pengawasan terhadap DPR," ujarnya.