OJK Ajak Milenial Garap UMKM Sektor Pertanian

Warta Ekonomi, Surakarta -

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengajak kalangan muda untuk terjun ke sektor pertanian berbasis ekonomi hijau yang potensi pengembangannya masih besar dan sejalan dengan program Pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan sektor pertanian.

“Saya berharap kaum milenial dapat merebut momentum yang disediakan pemerintah berupa pembiayaan murah dan luas serta adanya ekosistem mulai dari pembinaan, penjualan, sampai dengan ekspor produk yang dihasilkan,” kata Wimboh dalam Seminar Nasional “Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Dalam Ekosistem UMKM dan Ekonomi Hijau” di Kantor OJK Solo, Selasa (28/12/2021).

Seminar diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto, Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) Guntur Subagja dan Petani Milenial Hendi Nur Seto. Baca Juga: OJK Serius Dukung Ekonomi Hijau Lewat Sektor Keuangan, ini Buktinya

Menurut Wimboh, kehadiran kalangan milenial dibutuhkan untuk terus mendorong pelaksanaan program keuangan berkelanjutan termasuk kepada pelaku UMKM di sektor pertanian baik di hulu maupun hilir.

“Pengelolaan sektor pertanian berbasis hijau ini diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru mengingat saat ini masih terdapat lahan luas dan teknologi pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani Indonesia,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Kementan telah mengeluarkan strategi pembangunan pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi untuk diperkenalkan kepada milenial.

Strategi tersebut di antaranya adalah peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, pengembangan pertanian modern, serta gerakan tiga kali ekspor (gratieks).

“Jadi ada berkat pelatihan teknis, pelatihan entrepreneur, pelatihan keuangan, dan pelatihan mengeluarkan KUR, harus dimainkan. Siapa pun pemerintah daerah boleh mendorong orangnya dan mencatat kepada dinas yang bersangkutan. Kalau sudah selesai dilatih, harus dimonitor kelanjutannya seperti apa. Memang tidak akan mudah, tetapi akan terus dijalankan,” ucap Syahrul.