2022 Jadi Kesempatan Terakhir, Ekonom ke Pemerintah: Tuntaskan Perbaikan Ekonomi!

Ekonom Fadhil Hasan menyebut 2022 menjadi kesempatan terakhir pemerintah periode ini menangani persoalan-persoalan ekonomi secara efektif sebelum akhirnya fokus pada urusan politik.

"Di 2023 perhatian orang sudah ke arah politik. Jadi, saya kira 2022 ini kalau tidak dilakukan suatu perubahan atau pelaksanaan program yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik, maka kami khawatir akan lewat begitu saja sehingga 2023 tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara efektif," kata Fadhil dalam "Zoominari Kebijakan Publik: Evaluasi dan Outlook 2022 Ekonomi Politik Indonesia" oleh Narasi Institute, Jumat (31/12/2021).

Baca Juga: Ekonomi Pasca-Covid-19 Disebut Akan Hadapi Isu Kesenjangan

Sementara itu, Fadhil menilai negara masih akan menghadapi persoalan tata kelola pemerintah dari kebijakan dan program yang masih akan berlanjut, seperti Undang-Undang tentang pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Saat ini sedang dibahas UU pemindahan IKN dan mungkin di 2022 akan dimulai pembangunannya. Namun, sampai sekarang ini juga belum diketahui sumber dananya itu bagaimana, apakah dari APBN ini memadai atau tidak, dan seterusnya. Jadi, saya kira persoalan tata kelola ini masih terus berlanjut," paparnya.

Selain tentang IKN, Fadhil menyebut masih terdapat sejumlah persoalan tata kelola pemerintah lainnya yang masih bermasalah dan menyita perhatian publik, contohnya soal biaya tes PCR.

"Tata kelola pemerintahan pada umumnya di 2021 itu saya kira banyak persoalannya. Itu saya kira sebuah catatan juga di 2021," tandasnya.