Tambah Wakil Menteri, Telak! Pengamat Sebut Jokowi Bagi-bagi Kekuasaan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Ray Rangkuti terang-terangan sebut Presiden Jokowi bagi-bagi kekuasaan. Isinya telak pol.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) itu menyorot jabatan wakil menteri (Wamen) yang terus ditambah. Seperti diketahui, sebelumnya Jokowi menambah posisi jabatan wakil menteri untuk Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, total wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju sebanyak 17 jabatan.

Baca Juga: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Jangan Jerumuskan Presiden Jokowi!

"Ini bagian dari keperluan bagi-bagi kekuasaan di lingkaran pendukung Pak Jokowi. Sebab, secara faktual pekerjaan kementerian dalam negeri itu tidak terlalu besar," ujar Ray kepada GenPI.co, Senin (10/1).

Ray mengakui bahwa efek dari kinerja Kementerian Dalam Negeri sangat berpengaruh, terlebih lagi menjelang Pemilu 2024. Akan tetapi, menurutnya, Kemendagri tidak terlalu membutuhkan wakil menteri untuk saat ini.

Sebab, menurutnya, pekerjaan dari Kemendagri tidak terlalu banyak dan masih bisa ditangani oleh sosok menteri saja.

"Oleh karena itulah, saya melihat langkah presiden untuk menunjuk wakil menteri sesuatu yang lebih bersifat politis dibandingkan kebutuhan nyata," tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo justru berpendapat sebaliknya. Menurut dia, Kemendagri justru akan paling disibukkan hingga 2024 nanti.

"Kemendagri itu adalah lembaga yang nanti akan paling sibuk di 2022-2024 karena nanti mereka harus punya plt banyak sekali," ujar Kunto.

Dirinya mewajarkan apabila Presiden Jokowi menambah posisi tersebut. Sebab, Kemendagri harus bekerja ekstra untuk mengurus segala hal menyangkut Pilpres 2024. "Urusan administratif harus berjalan, terlebih lagi akan ada pemilu dan menurut saya wakil menteri ini sangat dibutuhkan menjelang 2024," tuturnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga juga menyetujui akan adanya penambahan posisi wakil menteri di Kemendagri. Sebab, transisi pemerintahan daerah bukan hal yang mudah dikerjakan.

"Terutama transisi pemerintahan daerah dari Pemilu 2024 ini. Kalau soal banyaknya wakil menteri menurut saya itu jadi pembahasan yang lain," tandasnya.