Rezim Jokowi Ngotot Buat IKN Nusantara, Tapi Nasib Guru Honorer Tak Jelas: Miris Cuma Pikirkan Nafsu

Memasuki tahun 2022, persoalan guru honorer nampaknya masih tak kunjung usai. Usai penyelenggaran seleksi PPPK pada 2001 ternyata bermunculan pula masalah-masalah baru.

Ia mengungkapkan bahwa dari berbagai keluhan, curhatan, aduan berbagai lembaga pemerhati pendidikan ke Fraksi PKS, juga dari berbagai kunjungan kerja yang dilakukan, dalam pasca pengumuman hasil seleksi pun memunculkan masalah. Misalnya saja sekolah-sekolah swasta kini terancam kehilangan sangat banyak guru karena para guru honorer yang lolos seleksi ini ditarik di sekolah-sekolah negeri. Menjadi tidak adil bagi sekolah swasta yang sudah mengentaskan guru-guru berkualitas ini karena mereka harus mencari guru pengganti dan itu tidak mudah.

Baca Juga: Surat Palsu Pengangkatan Guru Beredar, Cek Faktanya

"Dan satu lagi, bagi para guru honorer di sekolah negeri yang tidak lolos seleksi PPPK terancam pula kehilangan pekerjaan manakala posisi mereka digantikan oleh guru PPPK cabutan dari sekolah swasta.” Ungkap aleg dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini pula.

Karena itu Sekretaris Fraksi PKS ini lantas meminta Pemerintah untuk segera merevisi proses rekrutmen PPPK guru sejak hulu sampai hilir dengan tidak lupa memasukkan kajian dan rencana mitigasi risiko dalam perekrutan guru PPPK ini.

“Segala kemungkinan harus dipertimbangkan dan ditelisik risikonya,bukan hanya dari sudut pandang Pemerintah namun juga pihak Pemda dan lembaga pendidikan swasta. Karena persoalan pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kualitas kesejahteraan guru dan kejelasan status ketenagakerjaan guru menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh saling meninggalkan satu sama lain,” tutup Ledia.